Oleh: Teti Ummu Alif((Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik))
SETIAP kali kabar kunjungan presiden Prabowo Subianto ke Prancis muncul, timeline langsung dipenuhi foto jabat tangan di depan Menara Eiffel. Bendera merah putih berkibar, karpet merah digelar, kamera wartawan menyorot dari berbagai sudut. Narasinya sudah hafal: “Indonesia memperkuat kerja sama strategis, membuka pintu investasi, mengukuhkan posisi di panggung dunia”.
Memang benar, Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto di Paris menyaksikan peluncuran forum bisnis tingkat tinggi RI-Prancis dan membawa pulang 4 kesepakatan komersial senilai US$ 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun.
Sebelumnya Mei 2025, kunjungan balasan Presiden Macron ke Jakarta juga menghasilkan 21 dokumen kesepakatan strategis. Negara butuh modal, butuh teknologi, butuh aliansi. Diplomasi adalah napas hubungan internasional. Nggak ada negara yang bisa hidup sendiri.
Tapi coba geser layar ke bawah. Di grup WA ibu-ibu PKK, di obrolan tukang sayur, di warung kopi, yang dibicarakan bukan MoU dengan Prancis. Yang dibicarakan harga beras yang kemarin 13 ribu sekarang 15 ribu. Minyak goreng yang kadang ada kadang hilang. Gas 3 kg yang antriannya panjang. Ongkos angkot naik, gaji tetap. UMKM yang tutup karena bahan baku mahal. Rakyat menjerit bukan karena benci diplomasi. Jeritannya karena merasa ditinggal jalan sendirian.
Persoalannya bukan “boleh atau nggak presiden ke luar negeri”. Sejak dulu duta dan utusan memang tugasnya. Masalahnya ada di logika dan timing. Logika apa yang dipakai hari ini, dan logika apa yang seharusnya jadi pegangan pemimpin?
Coba lihat dulu logika “negara sebagai korporasi”. Kepala negara posisinya seperti CEO. KPI-nya jelas investasi masuk berapa miliar dolar, pertumbuhan ekonomi berapa persen, peringkat kemudahan usaha naik atau turun.
Karenanya perjalanan ke Prancis berkali-kali masuk akal. Prancis itu G7, punya teknologi nuklir, alutsista, kereta cepat, kosmetik, pariwisata. “Brand Indonesia” harus kelihatan di sana. Forum di Paris itu mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dari RI-Prancis dengan kapitalisasi US$ 1,3 triliun. Foto di Eiffel itu aset. Semakin sering muncul, semakin investor percaya. Semakin banyak MoU, semakin bagus laporan akhir tahun.
Tapi logika CEO punya cacat bawaan. Metriknya angka, bukan perut. Yang diukur dewan direksi adalah grafik. Yang tidak diukur adalah ibu-ibu yang batal beli ayam karena harganya naik. Investasi Rp 61,25 triliun yang dijanjikan mungkin baru cair bertahap tahun depan. Tapi harga cabai naiknya minggu ini. Kesenjangan waktu, itu yang bikin rakyat frustasi.
Jarak juga makin lebar. Lingkaran elite hidup di bandara, hotel bintang lima, ruang VVIP. Sementara rakyat hidupnya di pasar becek, angkot berdesakan, antrian gas sampai magrib. Lama-lama sensitivitas tumpul. Yang terasa normal adalah terbang 14 jam ke Paris. Yang terasa berisik adalah demo emak-emak di pasar. Prioritas jadi terbalik. Citra global dikejar mati-matian, luka domestik ditunda dengan kalimat “nanti kalau investasi masuk, rakyat pasti sejahtera”. Padahal rakyat butuh sejahtera sekarang, bukan janji nanti.
Padahal prinsip dasar kepemimpinan itu sederhana, pemimpin adalah pelayan rakyat. Tolok ukurnya bukan seberapa sering ia disambut di luar negeri, tapi seberapa tenang rakyatnya saat belanja di pasar. Pemimpin yang baik akan merasa gagal duluan kalau harga naik, sebelum rakyatnya disuruh “sabar”.
Ia akan malu kalau rakyatnya diminta berhemat listrik, sementara anggaran perjalanan dinas & kunjungan kenegaraan tetap jalan seperti biasa. Simbol itu penting. Rakyat bisa menerima pahitnya kebijakan kalau pemimpinnya ikut merasakan pahit yang sama.
Balik lagi ke Prancis dan Eiffel. Sah saja menjalin kerja sama. Prancis mitra penting. Tapi rakyat berhak bertanya tiga hal. Pertama soal urgensi. Apakah kerja sama ini tidak bisa ditangani duta besar? Apakah harus presiden datang berkali-kali setahun? Biaya satu kali perjalanan kenegaraan ke Eropa bisa jadi modal ratusan UMKM. Kedua soal hasil nyata.
Setelah pulang dari Eiffel, apa yang berubah di pasar? Harga turun? Pabrik baru buka? Lapangan kerja nambah? Atau yang berubah cuma wallpaper HP rakyat jadi foto Menara Eiffel? Ketiga soal rasa keadilan. Ketika rakyat diminta berhemat, penguasa juga harus tunjukkan teladan berhemat. Tanpa tiga jawaban ini, perjalanan ke Prancis akan selalu dibaca sebagai cara kabur dari pasar lokal. Bukan karena rakyat anti-diplomasi. Tapi karena perut lapar tidak bisa disuap foto.
Sejatinya, negara kuat bukanlah yang paspor presidennya paling penuh stempel. Tapi yang rakyatnya paling tenang saat buka dompet di pasar. Diplomasi di Menara Eiffel boleh jalan, tapi jangan sampai derita pasar lokal jadi musik latar dari kemegahan itu. Sejarah mencatat pemimpin besar dikenang bukan karena istananya megah, tapi karena rakyatnya tidak takut lapar.
Pilihan ada di tangan penguasa. Mau dikenang sebagai tamu terhormat di Eiffel, atau sebagai pemimpin yang rakyatnya tersenyum saat pulang dari pasar. Karena pada akhirnya, legitimasi diukur dari seberapa sering rakyatnya merasa diurus, bukan dari seberapa sering ia difoto di luar negeri. Wallahu a’lam. []
