BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP membalas sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan peran partai berlambang banteng itu sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai Golkar seharusnya lebih fokus mengurus persoalan yang dihadapi masyarakat, ketimbang mengomentari posisi Politik PDIP.
“Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” ujar Deddy dalam keterangan resminya dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.
Deddy yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.
“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” tegasnya.
Menurut Deddy, berada di dalam pemerintahan memang memberikan berbagai keuntungan politik karena memiliki akses terhadap kekuasaan. Namun, hal itu bukan alasan bagi PDIP untuk memaksakan diri bergabung dengan pemerintahan.
Ia justru mempertanyakan sikap pihak-pihak yang menyindir keputusan PDIP tetap berada di luar pemerintahan.
“Saya memahami betul bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Namun, justru karena itulah saya heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan,” tegasnya.
Deddy menambahkan, PDIP menghormati pilihan partai-partai yang bergabung dalam pemerintahan. Karena itu, ia berharap penghormatan yang sama juga diberikan kepada partai yang memilih berada di luar kabinet.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, bak gayung bersambut seperti DPP PKB, DPP Partai Golkar pun ikut menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai belum jelas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhamad Sarmuji, mengatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya posisi politik yang dipilih PDIP.
Namun, berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh bahwa PDIP saat ini menempatkan diri sebagai “penyeimbang” di luar pemerintahan.
“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut,” ujar Sarmuji kepada wartawan, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.
Kendati demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih harus dibuktikan dalam praktik politik.
Ia mengakui PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, masyarakat yang nantinya akan menilai sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut benar-benar dijalankan.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” pungkasnya. []
