BANDA ACEH — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli menekankan pentingnya kesatuan sikap seluruh elemen di Aceh dalam mengawal pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini tengah diupayakan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Penegasan tersebut disampaikan Zulfadhli di tengah apresiasi terhadap peran Forum Bersama (Forbes) anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang dinilai aktif memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, khususnya dalam mendorong proses revisi regulasi tersebut.
Ia menyebut keterlibatan Forbes Aceh di parlemen nasional menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat posisi Aceh dalam pembahasan revisi UUPA yang saat ini terus digodok di berbagai tingkatan.
“Kita sedang menggodok revisi UUPA di Aceh, dan mereka sangat berperan di DPR RI serta memberikan perhatian besar terhadap Aceh. Peran Forbes Aceh sangat luar biasa karena mereka peduli terhadap kepentingan daerah,” kata Zulfadhli yang akrab disapa Abang Samalanga dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, komunikasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRA, dan wakil Aceh di tingkat pusat menjadi kunci dalam memperkuat posisi tawar Aceh dalam proses legislasi nasional tersebut. Sinergi itu dinilai penting agar seluruh aspirasi daerah dapat terakomodasi secara optimal.
Sementara itu, Ketua Forbes Aceh TA Khalid menegaskan bahwa upaya mendorong revisi UUPA bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan kolektif seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Aceh.
Ia menilai kesamaan visi dan komitmen menjadi hal utama dalam memastikan perjuangan revisi UUPA berjalan efektif dan terarah.
“Yang terpenting adalah kita berada dalam satu bahasa dan satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Aceh. Mari bekerja maksimal untuk Aceh dan menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak,” ujar TA Khalid.
Pembahasan revisi UUPA sendiri saat ini menjadi agenda strategis bagi Aceh karena menyangkut berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kewenangan daerah, penguatan fiskal, hingga dukungan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. []
