BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh meminta pemerintah pusat menaikkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Menurut dia, besaran bantuan yang berlaku saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah sesuai standar di Aceh.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” kata Wakil Gubernur.
Selain perumahan, dia juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat. Pemerintah Aceh, kata dia, mendorong pemulihan lahan sawah, tambak, dan perkebunan, serta pembersihan kawasan permukiman yang terendam lumpur agar aktivitas ekonomi warga kembali berjalan, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Menko PMK Pratikno mengatakan penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah pusat, kata dia, juga menyiapkan langkah pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” ujar Pratikno.
Dia juga menyinggung kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan serta perlunya perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir. “Untuk jemaah haji dari wilayah terdampak, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” katanya.
Pratikno menekankan pentingnya pendataan agar bantuan tepat sasaran. Ia menyatakan akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan banjir masih berdampak luas di Aceh. Dari 18 kabupaten dan kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sebanyak 11 daerah lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait rumah rusak berat, BNPB menyiapkan dua skema penanganan. Warga yang tinggal sementara bersama keluarga akan menerima bantuan biaya hidup per kepala keluarga per bulan, sedangkan warga yang tidak memiliki tempat tinggal akan difasilitasi hunian sementara.
Hunian sementara, menurut Suharyanto, tidak harus dibangun terpusat, tetapi dapat disesuaikan dengan ketersediaan lahan kosong selama memenuhi spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir memaparkan dampak banjir serta langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Aceh, kata dia, diminta mengusulkan dana siap pakai untuk percepatan pembersihan wilayah terdampak dan pengembalian warga dari pengungsian.
“Kami juga mengusulkan bantuan tunai bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit. Ini diharapkan dapat mengurangi pengungsian, sementara rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara,” ujarnya. []
