JAKARTA – Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan politik.
Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menilai absennya Dedi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas politiknya kepada Prabowo dan Partai Gerindra. Ia menduga Dedi mulai menunjukkan sikap politik yang lebih mandiri seiring meningkatnya popularitas dan munculnya namanya dalam bursa calon presiden (capres) 2029.
“KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Ahad (25/10/2026).
Menurut Muslim, ketidakhadiran Dedi dalam agenda nasional yang dihadiri Presiden Prabowo layak menjadi bahan evaluasi politik. Terlebih, Dedi merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan dukungan untuk memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.
“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” ujarnya.
Muslim mengaitkan dugaan meningkatnya kepercayaan diri Dedi dengan hasil survei elektabilitas calon presiden 2029 yang dirilis Tempo Data Science pada Agustus 2026.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 41 persen dalam simulasi pemilihan presiden. Sementara itu, Prabowo Subianto memperoleh 15 persen dan Anies Baswedan 10 persen.
Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. Hasil survei ini menggambarkan pendapat responden pada periode pelaksanaan survei dan bukan merupakan kepastian hasil Pemilu 2029. (Katadata Databoks, 27 Agustus 2026).
Muslim menilai angka tersebut dapat memperkuat posisi tawar Dedi dalam percaturan politik nasional.
“Ketika seorang kepala daerah memperoleh angka elektabilitas tinggi, tentu muncul peluang untuk membangun kekuatan politik sendiri. Persoalannya, apakah popularitas itu akan digunakan untuk memperkuat Gerindra dan mendukung Prabowo atau justru menjadi kendaraan menuju pencalonan presiden,” kata Muslim.
Ia menduga, jika ambisi politik Dedi berkembang menuju Pilpres 2029, bukan tidak mungkin terjadi perubahan hubungan politik dengan Gerindra.
“Jangan sampai setelah memperoleh keuntungan politik dan popularitas melalui partai, kemudian ketika merasa memiliki peluang lebih besar, justru meninggalkan partai yang telah membesarkannya. Politik harus dibangun dengan konsistensi dan komitmen,” ujarnya.
Muslim juga menyoroti perjalanan politik Dedi Mulyadi yang pernah menjadi kader Partai Golkar sebelum bergabung dengan Gerindra pada 2023.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 Agustus 2023, Dedi sebelumnya merupakan politikus Golkar yang pernah menjabat Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Ia kemudian bergabung dengan Gerindra dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
Saat bergabung dengan Gerindra, Dedi menyatakan kesediaannya menjalankan tugas untuk memenangkan Prabowo dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.
Bagi Muslim, riwayat perpindahan partai tersebut menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam membaca arah politik Dedi ke depan.
“Dia pernah meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Gerindra. Kalau pada 2029 nanti peluang politiknya terbuka untuk maju sebagai calon presiden, kemungkinan meninggalkan Gerindra juga perlu diperhitungkan. Tetapi, itu masih dugaan politik, bukan sesuatu yang sudah diputuskan KDM,” kata Muslim.
Ia menilai dinamika menuju Pilpres 2029 akan sangat dipengaruhi oleh hasil survei, dukungan partai politik, serta hubungan antarelite.
Muslim juga mengingatkan bahwa tingginya elektabilitas dalam survei tidak otomatis membuat seseorang dapat maju sebagai calon presiden. Dukungan partai politik dan pemenuhan ketentuan pencalonan tetap menjadi faktor penting.
Sementara itu, ketidakhadiran Dedi dalam Rakornas TPAKD pada Kamis (22/10/2026) telah dijelaskan oleh yang bersangkutan.
Dikutip dari ANTARA pada 23 Oktober 2026, Dedi menyatakan dirinya sedang memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Dedi menyebut penanganan kebakaran tersebut menjadi prioritas berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga mengatakan telah melaporkan situasi tersebut kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam acara tersebut, Prabowo sempat mempertanyakan keberadaan Dedi ketika menyapa para kepala daerah yang hadir.
“Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk,” ujar Prabowo, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Dedi kemudian menjelaskan bahwa dirinya berfokus pada penanganan kebakaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan sejumlah unsur pemerintah pusat dan aparat untuk mempercepat pemadaman.
Penjelasan tersebut menjadi catatan penting bahwa Dedi telah menyampaikan alasan kedinasan atas ketidakhadirannya secara terbuka. Karena itu, dugaan bahwa absennya Dedi merupakan bentuk perlawanan politik terhadap Prabowo masih memerlukan bukti tambahan.
Meski demikian, Muslim berpandangan bahwa hubungan Dedi dengan Gerindra dan Prabowo akan menarik untuk diamati seiring meningkatnya pembicaraan mengenai Pilpres 2029.
“Yang perlu dilihat bukan hanya satu kali ketidakhadiran, tetapi bagaimana konsistensi sikap politiknya ke depan. Apakah tetap berada dalam barisan Gerindra dan mendukung Prabowo, atau memilih jalan politik sendiri ketika peluang menuju Pilpres 2029 terbuka,” pungkas Muslim.[]
