JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan kritik terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Ia menilai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia berbeda dengan krisis moneter 1997–1998. Menurutnya, akar masalah saat ini lebih banyak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Anies melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Ia menjelaskan bahwa pada krisis ekonomi 1997–1998, sektor swasta menjadi salah satu pemicu utama gejolak karena banyak perusahaan mengambil utang jangka pendek dalam valuta asing untuk membiayai proyek jangka panjang. Kondisi tersebut kemudian memicu gelombang gagal bayar.
“Kalau perhatikan tahun ’97-’98, yang bikin keliru itu swasta. Seluruh negara, seluruh rakyat harus nanggung. Yang bikin salah swasta,” kata Anies.
Namun, menurut Anies, kondisi saat ini berbeda. Ia menilai sektor swasta relatif berada dalam kondisi yang lebih sehat, sementara persoalan justru muncul dari pengelolaan keuangan pemerintah.
“Kalau sekarang, swastanya nggak punya masalah. Yang bikin masalah? Pemerintah. Pemerintah yang utangnya besar,” ujarnya.
Anies juga mengkritik kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai belum berjalan secara seimbang. Menurutnya, pengeluaran negara telah melampaui kemampuan pendapatan sehingga diperlukan langkah koreksi segera.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pembenahan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
“Pemerintah yang pengeluarannya melampaui kemampuan. Jadi, ini harus dikoreksi cepat. Kalau tidak, seluruh bangsa nanti akan menanggung,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, Anies menilai lemahnya pengelolaan ekonomi domestik dapat berdampak terhadap posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, sebuah negara akan sulit memiliki pengaruh internasional apabila persoalan dalam negeri belum terselesaikan.
“Bagaimana kita punya kewibawaan di tingkat internasional ketika urusan domestiknya tidak jadi perhatian, terbengkalai,” imbuh Anies.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 mencapai Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara hingga Juni 2026 tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8 persen. []
