BANDA ACEH – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Dr. Taufiq Abdul Rahim, mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak kembali dirugikan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya proyek pengembangan gas di Blok Andaman.
Pernyataan itu disampaikan Taufiq menanggapi kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Banda Aceh dalam rangka melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Aceh.
Menurut Taufiq, pelantikan pengurus partai merupakan urusan internal Partai Golkar sehingga tidak perlu menjadi perhatian berlebihan dari masyarakat Aceh. Namun, ia menilai berbeda ketika kunjungan tersebut dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam Aceh, terutama gas di Blok Andaman.
“Kehadiran salah seorang ketua partai nasional ke Aceh untuk melantik pengurus partainya, itu biarkan saja. Secara prinsip maupun praktik, itu urusan mereka. Aceh tidak perlu terlalu fokus dan menarik melayaninya,” kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2026).
Ia menegaskan, sebagai Menteri ESDM, Bahlil sebaiknya tidak terlalu jauh mencampuri pembahasan mengenai pengelolaan kekayaan alam Aceh di luar kewenangan yang diatur oleh mekanisme dan kepentingan daerah.
Menurut Taufiq, gas Blok Andaman merupakan aset strategis yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi maupun janji politik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut.
“Ini adalah harta kekayaan Aceh. Berikan batasan, jangan terlalu ikut campur. Berbagai narasi, statemen, dan rayuan terhadap Aceh harus dihentikan,” ujarnya.
Taufiq menilai Aceh telah berulang kali mengalami eksploitasi sumber daya alam akibat kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistis. Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan kekayaan daerah lebih banyak mengalir ke pusat dibandingkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.
“Aceh sudah berulang kali mengalami berbagai perilaku politik dan kekuasaan yang sentralistik sehingga terus-menerus dieksploitasi dan dikeruk kekayaannya untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan elite politik maupun pejabat pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat Aceh tidak mudah terpengaruh oleh demonstrasi kekuasaan politik maupun pendekatan yang dinilai dapat mengarah pada penguasaan sumber daya alam daerah.
Menurut Taufiq, berbagai potensi sumber daya alam Aceh, mulai dari minyak dan gas, emas, tembaga, hingga batu bara, harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh.
“Jangan sampai Aceh tertipu lagi dengan gaya, perilaku, serta rayuan politik. Sebagai bangsa yang beradab, Aceh tentu menerima dan menghormati tamu. Namun, tamu jangan melakukan tipu muslihat terhadap Aceh, apalagi ingin mengatur dan menguasai harta kekayaan Aceh,” ujar Taufiq.
Ia berharap Pemerintah Aceh tetap mengedepankan kepentingan daerah dalam setiap pembahasan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengembangan gas Blok Andaman, agar manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.[]
