JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jamaah haji Indonesia pada musim haji mendatang.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 dinilai berjalan baik meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.
Menurut Irfan, sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berlangsung sangat konstruktif. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai kendala di lapangan ditangani secara cepat sehingga pelayanan kepada jamaah tetap terjaga.
Irfan menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan sangat konstruktif. Ia menyebut kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jamaah tetap terjaga.
“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.
Menurutnya, meski baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal.
Sejumlah kemajuan pun berhasil dicapai melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah percepatan penerbitan visa yang selesai pada pertengahan Ramadhan. Selain itu, kartu Nusuk telah dibagikan kepada jamaah sejak di Tanah Air sehingga berbagai persoalan yang sebelumnya kerap terjadi, seperti jamaah terpisah dari keluarga, tidak mendapatkan hotel, atau terlantar di Arab Saudi, dapat diminimalkan.
“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadhan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya, jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.
Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan para penyedia layanan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jamaah Indonesia.
Presiden Prabowo, lanjut Irfan, turut memberikan sejumlah arahan strategis guna meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas konsumsi jamaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih dini, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan hotel yang digunakan oleh jamaah Indonesia.
“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jamaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
“Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jamaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkap Irfan.
Prabowo juga memberi perhatian khusus terhadap percepatan masa tunggu keberangkatan haji. Irfan mengatakan pemerintah telah berhasil menurunkan masa tunggu maksimal menjadi 26 tahun di sejumlah daerah yang sebelumnya mencapai 35 hingga hampir 50 tahun.
Meski demikian, Prabowo menilai capaian tersebut belum memuaskan dan meminta pemerintah terus mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu jamaah secara lebih signifikan.
“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” Pungkas Irfan.[]
