JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik setelah pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, evaluasi besar-besaran terhadap jajaran menteri diperlukan menyusul menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Prediksi tersebut disampaikan Rocky Gerung usai menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan hasil survei itu, tingkat kepuasan masyarakat disebut turun dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. SMRC menyebut penurunan tersebut berkaitan dengan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” kata Rocky dalam siniar bersama Hendri Satrio di YouTube, Jumat (31/7/2026).
Ia menegaskan prediksi tersebut merupakan analisis pribadinya, bukan berdasarkan informasi dari pihak tertentu.
“Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang,” ujarnya.
Rocky juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo enggan mengganti sejumlah pejabat penting, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, maupun pejabat di lingkungan kejaksaan.
Menurutnya, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika politik yang bergantung pada momentum dan kebutuhan pemerintahan.
“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Tapi perjanjian politik itu tidak boleh permanen,” katanya.
Rocky berpendapat, apabila setelah dua tahun pemerintahan terdapat menteri yang tidak menunjukkan kapasitas sesuai harapan, maka Presiden berhak mengevaluasi dan melakukan perubahan.
Ia bahkan meyakini Prabowo dapat menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029 apabila berani melakukan perubahan besar di dalam kabinet.
“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” ujarnya.
Pengamat Nilai Evaluasi Kabinet Dibutuhkan
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Menurutnya, evaluasi kabinet menjelang dua tahun pemerintahan merupakan langkah yang wajar untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Adi menilai reshuffle dapat menjadi momentum mengganti menteri yang berkinerja rendah, kerap menimbulkan polemik, atau terseret isu hukum.
“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik,” kata Adi.
Ia tidak menyebut nama menteri yang dinilai perlu diganti. Namun, menurutnya, kementerian yang mengurusi sektor ekonomi menjadi salah satu prioritas evaluasi karena berkaitan langsung dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, kementerian yang kerap dilanda persoalan internal maupun dikaitkan dengan isu hukum juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Menurut Adi, kinerja menteri yang kurang optimal dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
Istana: Belum Ada Pembahasan Reshuffle
Di tengah menguatnya isu reshuffle, pemerintah memastikan belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, apabila nantinya terjadi perubahan susunan kabinet, kemungkinan hanya untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.
“Kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Prasetyo dalam perjalanan kereta dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Ia mencontohkan posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang belum terisi.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo hingga kini belum membahas rencana reshuffle bersama jajaran pemerintah.
“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” ujarnya.
Dengan adanya pernyataan tersebut, isu reshuffle Kabinet Merah Putih masih sebatas spekulasi. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo mengenai perubahan susunan kabinet.[]
