JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam merespons penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang menuai keluhan dari para santri dan pengasuh.
Pencopotan Kapolres Sukoharjo dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat.
“Saya mengapresiasi ketegasan Bapak Kapolri dan jajaran yang mendengar keluhan para santri serta pengasuh pesantren, kemudian mengambil langkah konkret.
Kesediaan untuk mengevaluasi tindakan anggota dan memastikan pertanggungjawabannya merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri,” ujar Rano dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).
Rano menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal Polri berjalan dan mendapat perhatian langsung dari pimpinan. Ia mendukung pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing personel berdasarkan fakta yang ditemukan.
“Kita harus memiliki empati kepada para santri dan keluarga mereka. Pesantren adalah tempat mereka belajar, beribadah, dan tumbuh. Ketika muncul keluhan bahwa mereka merasa takut di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, negara wajib hadir untuk memulihkan rasa aman itu. Pastikan mereka memperoleh pendampingan yang dibutuhkan dan dapat kembali belajar dengan tenang,” tegasnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kehidupan pesantren memiliki kedekatan kuat dengan identitas dan perjuangan partainya. Karena itu, aspirasi santri dan pengasuh pesantren harus senantiasa mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas negara, termasuk dalam penegakan hukum.
“PKB tumbuh bersama kiai, pesantren, dan santri. Karena itu, perlindungan santri sangat dekat dengan tanggung jawab yang kami emban. Kami ingin setiap santri merasa dihormati, dilindungi, dan didengar. Kedekatan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengawal agar hak-hak mereka benar-benar diperhatikan,” katanya.
Rano juga meminta jajaran Polri untuk mengunjungi pesantren setelah peristiwa tersebut. Kunjungan itu dinilai penting guna memberikan ruang bagi para santri untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka.
“Saya meminta jajaran Polri terus turun langsung, berkeliling pesantren, bersilaturahmi dengan para kiai dan pengasuh, serta mendengarkan para santri. Kedekatan yang sudah terbangun ini perlu semakin dieratkan. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga rasa aman dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tegas yang diambil Kapolri diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Menurutnya, komitmen tersebut harus berjalan seiring dengan upaya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.
“Langkah Bapak Kapolri ini memberikan pesan yang jelas kepada keluarga besar pesantren bahwa keluhan mereka didengar dan ditindaklanjuti. Apabila dalam pelaksanaan tugas terdapat anggota yang kurang tepat menjalankan prosedur, ada mekanisme untuk memeriksa, mengoreksi, dan memastikan pertanggungjawabannya. Inilah wujud komitmen ‘Polisi Bersama Masyarakat’, yang juga merangkul para kiai, pengasuh pesantren, dan santri,” ujar Rano.
“Saya percaya ketegasan dan kepedulian Bapak Kapolri akan semakin memperkuat kedekatan Polri dengan pesantren. Silaturahmi ini perlu terus dijaga agar para santri merasa tenang, para pengasuh memiliki komunikasi yang baik dengan kepolisian, dan kita bersama-sama memastikan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, keputusan pencopotan Kapolres Sukoharjo tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal Senin, 2 November 2026. Dalam telegram tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena dimutasikan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Stamaops Polri.
Posisi Kapolres Sukoharjo selanjutnya dijabat AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali.[]
