JAKARTA – Permintaan maaf Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi Choiri, terkait pernyataannya usai insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dinilai belum cukup meredam kritik publik.
Sebelumnya, Arifah mengusulkan pemindahan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai langkah mitigasi pascakecelakaan. Namun, usulan tersebut dinilai perlu dikaji secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan bias dalam perspektif kebijakan.
Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai bahwa komunikasi bersifat irreversibel atau tidak dapat diubah. Artinya, pernyataan yang sudah disampaikan ke ruang publik tidak bisa ditarik kembali.
“Menyampaikan permohonan maaf memang sudah seharusnya dilakukan karena ada pihak-pihak yang merasa dilukai atas pernyataan yang disampaikan,” ujar Neni kepada RMOL, Rabu (29/4/2026).
Neni juga menyoroti bahwa kegagalan komunikasi publik oleh para menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
“Seharusnya mereka think before you speak. Komunikasi dalam kondisi krisis harus berbasis data dan empati, bukan asal bicara dan memberikan solusi yang justru dapat menambah permasalahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pernyataan Menteri Arifah telah memicu gelombang sentimen negatif di media sosial yang sulit dikendalikan. Karena itu, diperlukan langkah mitigasi dan antisipasi yang lebih serius.
“Publik juga berharap permohonan maaf disertai dengan pengunduran diri sebagai bentuk sikap negarawan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi Choiri telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai kurang tepat pascainsiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujar Arifah di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat merupakan prioritas utama, baik perempuan maupun laki-laki. Pemerintah saat ini, lanjutnya, fokus memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.[]
