JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp762,3 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Setyo menjelaskan, pagu indikatif KPK tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1,23 triliun atau turun Rp349 miliar dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.
“Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi, kami melihat ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, pagu indikatif KPK menjadi Rp1,23 triliun,” kata Setyo.
Menurut dia, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Karena itu, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,3 miliar untuk mendukung program pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, hingga pendidikan dan peran serta masyarakat.
“Ini relevan dengan kebutuhan yang kami usulkan, yakni tambahan pagu tahun 2027 sebesar Rp762,30 miliar,” ujarnya.
Saat Setyo memaparkan usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni langsung menyela dan mengusulkan agar KPK mengajukan anggaran yang jauh lebih besar.
“Pak Ketua, sebentar sebelum lanjut. Jadi Bapak cuma mengajukan Rp762 miliar, ya?” ujar Sahroni.
Menanggapi hal itu, Setyo menegaskan bahwa KPK mengajukan tambahan anggaran berdasarkan kebutuhan riil lembaga.
“Kami tidak muluk-muluk. Kami sesuaikan dengan kebutuhan, dengan pertimbangan untuk mendukung kegiatan unit kerja penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, serta pendidikan dan peran serta masyarakat,” jawab Setyo.
Namun, Sahroni tetap mendorong agar KPK mengajukan anggaran yang lebih besar.
“Tapi saran saya, Pak, karena Pak Presiden sudah menyampaikan. Jadi kalau Bapak tampilkan dalam paparan tadi, minta berapa saja dikasih. Pak, ajukan Rp5 triliun, Pak! Tanggung, Pak!” timpal Sahroni.
Politikus Partai NasDem itu bahkan berkelakar akan memutar kembali video pernyataan Presiden Prabowo Subianto apabila usulan anggaran besar untuk KPK tidak dikabulkan.
“Nanti kalau Pak Presiden tidak kasih, videonya kita putar terus supaya Pak Presiden memberikan anggaran untuk KPK setara dengan Kejaksaan. Setuju tidak, teman-teman?” kata Sahroni yang disambut tawa peserta rapat.
Menanggapi usulan tersebut, Setyo menegaskan KPK memilih mengajukan tambahan anggaran sesuai kebutuhan lembaga dan tidak ingin mengusulkan angka yang berlebihan.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran yang diusulkan terdiri atas dukungan prioritas nasional sebesar Rp67 miliar dan pelaksanaan tugas KPK sebesar Rp695,27 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pengembangan digitalisasi dan machine learning LHKPN, kampanye serta pendidikan antikorupsi, kegiatan penindakan, pemenuhan kewajiban aksesi Konvensi Antikorupsi OECD, serta pelaksanaan fungsi koordinasi, supervisi, pencegahan, dan penindakan.
Setyo mengingatkan, apabila kebutuhan anggaran tersebut tidak terpenuhi, berbagai program pemberantasan korupsi berpotensi terdampak.
“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pasti akan menurun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Perjalanan dinas akan terpotong, kegiatan yang sudah dijadwalkan bisa terkendala dan tidak dapat dilaksanakan. Termasuk agenda prioritas nasional yang juga akan terhambat apabila anggaran tersebut tidak terpenuhi,” pungkasnya. []
