BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk pemulihan lahan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Mualem berharap anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal agar proses pemulihan sektor pertanian dan perkebunan dapat berlangsung cepat, sehingga petani dan pekebun segera kembali beraktivitas.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian, dan saya harap anggaran ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur telah menerima laporan mengenai pemanfaatan anggaran serta perkembangan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, pada Kamis (23/7/2026).
Dalam laporannya, Azanuddin menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota kepada Kementerian Pertanian.
Dana itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pemulihan, mulai dari rehabilitasi lahan, penyediaan alat pertanian, hingga pengadaan benih padi dan benih jagung.
Azanuddin juga melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi telah merusak sekitar 57.485 hektare lahan sawah di Aceh. Dari jumlah tersebut, proses optimalisasi lahan yang sedang berjalan telah mencapai 40.852 hektare.
Sementara itu, lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Saat ini, upaya pemulihan telah dilakukan pada lahan seluas 40.418 hektare.
Menanggapi laporan tersebut, Mualem meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di Aceh bekerja lebih keras serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar proses pemulihan berjalan lebih cepat.
“Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan membangun komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” ujar Nurlis menyampaikan pesan Mualem.
Ia menegaskan, percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan menjadi sangat penting karena sebagian besar masyarakat Aceh menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja di Aceh berprofesi di sektor pertanian. Sektor ini juga berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.
Komitmen Pemerintah Aceh terhadap penguatan sektor pertanian juga kembali ditegaskan Mualem saat Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD PERHIPTANI Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, Mualem menyebut sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh, karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat,” ujar Mualem.[]
