JAKARTA – Iran menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) agar mengakui kekalahannya setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.
Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi, seperti dilansir Press TV dan TRT World, Sabtu (15/8/2026). Ia menegaskan bahwa Washington justru mengalami kekalahan dalam upaya memaksakan kehendaknya atas jalur perairan strategis tersebut.
“Terimalah kenyataan ini sekali dan untuk selamanya. Sejauh ini, Anda telah mengalami kekalahan serius dan strategis,” kata Gharibabadi dalam pernyataan yang ditujukan kepada AS melalui media sosial X, Sabtu (15/8).
“Selat Hormuz adalah milik Iran, saat ini milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran. Selat ini hanya akan ditutup atau dibuka kembali atas perintah Iran,” tegasnya.
Ia juga mengatakan Iran akan terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz selama AS menolak mengakui kekalahannya.
“Selama Anda menolak untuk mengakui kenyataan soal kekalahan Anda dan terus terlena dalam delusi Anda, Iran akan terus memberlakukan blokade tersebut di Selat Hormuz,” ujarnya.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis dan vital bagi pasokan minyak serta gas global. Kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik utama dalam perselisihan antara Iran dan AS yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Teheran menyatakan penutupan Selat Hormuz dilakukan sebagai respons terhadap gelombang serangan AS dan Israel yang dimulai pada akhir Februari 2026. Berbagai upaya diplomasi untuk membahas pembukaan kembali jalur perairan tersebut hingga kini belum menghasilkan kesepakatan konkret.
Trump Akan Deklarasikan Selat Hormuz sebagai Wilayah AS
Situasi semakin memanas setelah Trump pada Jumat (14/8) menyatakan akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS setelah Washington mengalahkan Iran dalam perang. Ia juga menegaskan bahwa Angkatan Laut AS telah memberlakukan blokade total terhadap selat tersebut.
“Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat,” kata Trump saat berbicara dalam kunjungan ke Akademi Kepolisian Nassau County di Garden City, New York.
Trump juga mengatakan blokade AS terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan. Menurutnya, tidak ada kapal yang dapat melintasi selat tersebut kecuali mendapat izin dari AS.
Menanggapi pernyataan tersebut, Gharibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak dapat direbut begitu saja.
“Selat Hormuz tidak bisa direbut hanya melalui sebuah cuitan atau dengan kapal induk, ataupun dengan mengeluarkan perintah, atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu,” tegasnya.
“Iran tidak terintimidasi oleh ancaman-ancaman dan tidak ciut nyalinya dalam menghadapi aksi unjuk kekuatan,” lanjut Gharibabadi dalam pernyataan terpisah melalui media sosial X pada Jumat (14/8) waktu setempat.
Trump Perintahkan Kapal Induk AS Kembali Gunakan Teknologi Lama
Di tengah ketegangan dengan Iran, Trump juga memerintahkan agar kapal induk AS pada masa mendatang tidak lagi menggunakan sistem canggih untuk meluncurkan jet tempur. Ia menginginkan kapal induk AS kembali menggunakan teknologi pelontar versi lama yang dinilai telah teruji.
Perintah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya militer AS secara signifikan.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (15/8), perintah Trump diumumkan melalui memorandum kepresidenan mengenai keamanan nasional. Memorandum tersebut bertujuan memperbaiki berbagai persoalan jangka panjang dalam program pembangunan dan perbaikan kapal Angkatan Laut AS, sekaligus memulihkan kapasitas serta persaingan dalam industri maritim.
Angkatan Laut AS telah mendominasi lautan sejak Perang Dunia II. Namun, berbagai konflik terbaru, termasuk perang melawan Iran, menyoroti persoalan kapal-kapal yang menua serta proses pengadaan yang membutuhkan waktu lama.
Trump menyoroti kondisi industri pembuatan kapal AS yang mengalami kemunduran. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan proses pembangunan dan perbaikan kapal perang menjadi semakin lambat dan mahal.
Perintah terbaru itu menginstruksikan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS untuk menyusun rencana penggantian Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) dan Advanced Weapons Elevators dengan sistem uap dan hidrolik pada kapal induk AS yang akan datang.
Kapal pertama yang terdampak kebijakan tersebut adalah USS Doris Miller, kapal induk keempat kelas Gerald R. Ford yang dijadwalkan selesai pada 2034.
Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ), perubahan sistem pelontar tersebut diperkirakan membutuhkan biaya hingga miliaran dolar AS. Selain itu, pengoperasian dan pemeliharaan sistem uap juga membutuhkan lebih banyak personel.
General Atomics, perusahaan yang memenangkan kontrak pembuatan sistem pelontar elektromagnetik untuk USS Doris Miller, menyatakan bahwa keputusan untuk mengganti sistem tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat.
Iran Belum Putuskan Lanjutkan Negosiasi
Di sisi lain, Iran menegaskan belum memutuskan untuk melanjutkan kembali negosiasi dengan AS. Teheran mengatakan komunikasi yang masih berlangsung dengan para mediator, seperti Qatar dan Pakistan, tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa perundingan telah dilanjutkan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Sabtu (15/8), juga membantah laporan yang menyebut gencatan senjata selama 60 hari berdasarkan Memorandum Islamabad perlu diperpanjang.
Memorandum Islamabad merupakan nota kesepahaman yang disepakati Teheran dan Washington pada Juni 2026 dengan mediasi Pakistan.
“Apa yang tercantum dalam Memorandum Islamabad adalah mengakhiri perang, bukan gencatan senjata,” kata Araghchi kepada kantor berita ISNA.
“Amerika Serikat telah melanggar memorandum tersebut dan pertempuran kembali berlanjut. Oleh karena itu, tidak ada gencatan senjata 60 hari yang perlu diperpanjang,” tegasnya.
Araghchi menjelaskan, periode 60 hari yang disebutkan dalam Memorandum Islamabad dimaksudkan sebagai rentang waktu untuk melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan akhir, bukan sebagai durasi gencatan senjata.
“Baik Qatar maupun Pakistan terus bertukar pesan dan menjalin komunikasi dengan kami, tetapi hal itu tidak berarti adanya negosiasi,” ujarnya.
“Belum ada keputusan yang diambil untuk melanjutkan kembali pembicaraan dengan Amerika Serikat,” tegas Araghchi.[]
