Dino Patti Djalal Soroti Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan di Era Jokowi, Kasus Penyadapan Jadi Perhatian

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan kelompok mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurutnya, perkara tersebut mulai membuka sejumlah dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan elite politik, khususnya pada periode kedua pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dino mengatakan, selama periode kedua pemerintahan Jokowi, beredar berbagai informasi mengenai dugaan konspirasi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), konflik kepentingan, kolusi antara pejabat tinggi dan oligarki, hingga penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik.

Menurutnya, berbagai dugaan tersebut selama ini lebih banyak menjadi desas-desus dan spekulasi di kalangan elite. Namun, tidak banyak pihak yang berani mengungkapkannya secara terbuka karena khawatir atau memilih mencari aman.

“Di periode ke-2 era Pemerintahan Jokowi, kita banyak mendengar desas-desus mengenai maraknya praktik konspirasi, abuse of power, konflik kepentingan, kolusi petinggi dengan oligarki atau mafia tertentu, blackmail sebagai modus operandi politik, pelanggaran hukum, weaponization hukum,” tulis Dino melalui akun X miliknya, Senin (16/11/2026).

Baca juga:  Kemenkeu Kejar Target Pajak 2026, Pengamat Ingatkan Jangan Bebani Wajib Pajak

Selain itu, Dino juga menyinggung dugaan penggalangan dana secara masif dengan cara tidak wajar, bahkan ilegal. Ia turut menyebut dugaan kriminalisasi terhadap lawan politik, mobilisasi buzzer dalam skala besar, serta manipulasi institusi Polri.

“Elite politik tidak pernah habis cerita, gosip dan spekulasi mengenai hal-hal ini, namun semuanya tiarap karena takut atau mau cari aman,” ujarnya.

Dino menilai, kasus dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan kelompok LSP kini mulai membawa berbagai persoalan tersebut ke ruang publik. Sejumlah informasi yang sebelumnya hanya beredar di kalangan elite, menurutnya, mulai mendapat perhatian setelah perkara penyadapan mencuat.

“Kasus penyadapan komplotan LSP mulai membuka tabir yang sebelumnya tertutup rapih bahwa sebagian (besar) dari desas-desus ternyata benar adanya, dan bahkan lebih parah dari yang diperkirakan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Dino dalam konteks dugaan penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, konflik kepentingan, hingga penggunaan institusi negara untuk kepentingan politik yang selama ini menjadi sorotannya.

Baca juga:  Kapolri Resmikan Empat Prasasti di HUT ke-81 Brimob, Tandai Modernisasi Fasilitas dan Penguatan Sejarah

Lebih lanjut, Dino berharap pengungkapan kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan sistem pemerintahan. Ia menilai, berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik perlu ditindaklanjuti dengan langkah korektif agar praktik penyalahgunaan kekuasaan tidak terus berulang.

Dino juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Mudah-mudahan tragedi ini bisa menjadi awal yang baik bagi Presiden Prabowo untuk memulai berbagai upaya korektif terhadap sistem yang sudah banyak dirusak. Salut terhadap Kapolri Suyudi yang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Polri. Semoga bersih-bersih ini bisa diikuti yang lain,” pungkasnya.

Pernyataan Dino tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya pembenahan institusi negara. Meski demikian, berbagai tudingan yang disampaikan tetap perlu diuji dan dibuktikan melalui proses hukum.[]

Sumber: Monitor Indonesia

Berita Populer

Berita Terkait