JAKARTA – Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, menilai permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara agar masyarakat mendukung pencapaian target penerimaan pajak mencerminkan besarnya tekanan pemerintah untuk memenuhi target menjelang akhir 2026.
Menurut Syarifudin, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mencapai perkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun. Ia menjelaskan, angka kekurangan penerimaan sebesar Rp 514 triliun berbeda dengan selisih penerimaan apabila dibandingkan dengan target penuh dalam APBN.
“Permintaan Menteri Keuangan mencerminkan tekanan pencapaian penerimaan akhir tahun, bukan kejatuhan pajak. Tantangannya besar karena waktu pengumpulan tinggal dua bulan,” kata Syarifudin kepada Kompas.com, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, upaya mengejar penerimaan pajak perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan. Pasalnya, setiap perusahaan memiliki jadwal pembayaran dan siklus keuntungan yang berbeda.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan kepatuhan secara terukur dan tidak meningkatkan tekanan secara merata kepada seluruh wajib pajak.
Dari sisi pengawasan, Syarifudin menyarankan agar pemerintah memprioritaskan praktik penghindaran pajak serta pelaporan yang memiliki risiko tinggi.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum tentu secara otomatis menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar. Pemerintah harus memastikan upaya memperluas penerimaan tidak mengganggu aktivitas ekonomi produktif.
Lebih lanjut, Syarifudin menilai dukungan masyarakat terhadap penerimaan pajak seharusnya diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, bukan dengan mengambil alih tugas pemungutan pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Wajib pajak, misalnya, perlu menyampaikan laporan secara benar dan membayar kewajiban tepat waktu. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan menerbitkan bukti transaksi serta menghindari manipulasi pembukuan.
Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran perpajakan melalui saluran resmi dengan menyertakan bukti yang memadai. Namun, partisipasi tersebut tetap harus menghormati privasi dan asas praduga tak bersalah.[]
Sumber: Kompas.com
