JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan.
Yusril menegaskan, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana siber biasa. Pasalnya, sasaran penyadapan bukan sekadar Prabowo sebagai individu, melainkan Presiden yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan penyidikan. Penyadapan terhadap Presiden dinilai memiliki konsekuensi lebih luas karena berkaitan dengan kewenangan dan kehormatan jabatan kepala negara.
“Jabatannya melekat dengan jabatannya bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden,” ujarnya.
Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden
Yusril menjelaskan, pendalaman kasus tersebut tidak hanya diarahkan untuk membuktikan dugaan tindak pidana intersepsi elektronik tanpa hak, tetapi juga menelusuri tujuan di balik tindakan penyadapan tersebut.
Salah satu kemungkinan yang sedang didalami adalah apakah penyadapan dilakukan dengan maksud melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
Untuk mengkaji kemungkinan tersebut, pemerintah telah melibatkan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara. Mereka diminta menelaah keterkaitan perkara penyadapan dengan ketentuan tindak pidana makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Dari hasil kajian tersebut, muncul kemungkinan penerapan Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional.
“Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” tegas Yusril.
Ia menjelaskan, ketentuan makar tidak hanya berkaitan dengan tindakan menggulingkan pemerintahan, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi ya membunuh presiden menggulingkan pemerintah,” ucapnya.
Dalam KUHP Nasional, Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk perbuatan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Sementara itu, Pasal 192 mengatur makar yang berkaitan dengan pemisahan wilayah negara. Adapun Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Motif Penyadapan Masih Didalami
Meski perkara tersebut mulai dikaitkan dengan dugaan makar, Yusril mengakui belum dapat memastikan tujuan sebenarnya dari penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Penyidik masih perlu mendalami apakah tindakan tersebut memang dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuasaan Presiden atau memiliki tujuan lain.
“Nah itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyelidikan, tapi sementara ini cukup alasan untuk mengkaitkan pasal-pasal makar itu dengan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar,” tuturnya.
Dugaan makar dalam perkara ini sebelumnya juga disampaikan Yusril pada Rabu (4/11/2026). Saat itu, ia menyebut terdapat indikasi yang perlu didalami terkait kemungkinan upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Dalam perkembangan terbaru, Yusril kembali menegaskan bahwa perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain.
Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri masih mendalami motif, tujuan, serta keterkaitan tindakan para tersangka dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.[]
