JAKARTA – Kondisi kelas menengah yang terus dirugikan akibat kebijakan ekonomi pemerintah dinilai telah menempatkan perekonomian nasional dalam situasi berbahaya.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam peluncuran dan diskusi buku “Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi”, yang dikutip dari kanal YouTube Satu Visi Utama, Minggu (26/4/2026).
Bhima memprediksi anggaran negara yang dikelola Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mampu bertahan lama dalam kondisi saat ini. “Waktu kita tidak banyak. Bukan karena waktu panitia 10 menit, tetapi waktu ekonomi kita yang tidak banyak. Dompetnya Purbaya itu tidak akan lama,” ujarnya.
Ia juga mengkritik langkah Purbaya yang menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) dengan alasan kondisi ekonomi nasional masih kuat. Menurut Bhima, penawaran pinjaman dari IMF justru merupakan sinyal peringatan.
“IMF itu lender of the last resort. Negara biasanya mendatangi IMF saat krisis. Jadi kalau IMF menawarkan pinjaman kepada pemerintah, artinya mereka melihat kondisi keuangan negara sudah sangat terbatas, bahkan bisa nol atau minus,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bhima turut mengajak mahasiswa untuk aktif mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat. Salah satunya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berasal dari era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya, yang menurutnya berpotensi menguras anggaran negara.
“Kita harus terus mendorong evaluasi dan membongkar PSN dari era Jokowi yang dilanjutkan ke era Prabowo, karena dinilai sarat korupsi dan perampasan hak,” pungkasnya.
