BANDA ACEH – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan masukan dan catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027. Hal itu disampaikan Tuanku Muhammad selaku pelapor Banggar Dewan dalam Rapat Paripurna yang berlansung di Ruang Utama Gedung Dewan Banda Aceh Kamis (13/08/2026)
Dalam laporannya Tuanku Muhammad menyampaikan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer. Porsi pendapatan transfer mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sementara porsi PAD mencapai 28,37%. Hal ini sangat rentan terhadap kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya jika tidak hati-hati maka dapat menimbulkan utang belanja di tahun berikutnya. Perlu diteliti secara seksama tentang kebijakan tagging dalam dana transfer 2027, untuk ituBadan Anggaran meminta kepada Wali Kota untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci.
Belanja modal Tahun Anggaran 2027 direncanakansebesar Rp100.495.336.284 atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Badan Anggaran meminta agar belanja modal benar-benar diarahkan kepada pembangunan asset yang dibutuhkan, digunakan, dipelihara dan memberikan manfaat.
“Secara khusus, Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Kota memberikan prioritas terhadap jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih,persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan,pedestrian, ruang publik serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.
Lebih lanjut Tuanku Muhammad meminta agar semua OPD pengelola PAD untuk menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian PAD yang sudah ditargetkan. Badan Anggaran meminta agar penertiban pada area pedestrian dilakukan secara kontinu oleh dinasterkait mengingat masih ada perilaku oknum yang belum tertib.
Kemudian program-program yang disusun oleh Banda AcehAcademy (BAA) agar difokuskan juga pada kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan angka pengangguran di KotaBandaAceh. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh adalah sektor kelautan, dimana salah satu nya merupakan kawasan tambak, namun di Kecamatan Kutaraja kondisi lahan tambak justru sudah sangat memprihatinkan, untuk itu Badan Anggaran meminta Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan agar dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi guna mendukung program yang digagasoleh pemerintah pusat yakni Gampong Nelayan.
“Badan Anggaran meminta agar Dinas PUPR dapat berkolaborasi dengan PDAM terkait pipanisasi yang belumtuntas di Gampong. Ilie dan kawasan Alue Naga. Banggar juga meminta dinas untuk menindaklanjuti kondisi drainase di wilayah Doy, Ie Masen Kayee Adang, kawasanPasar Tani yang selalu tergenang dan banjir pada saat hujan,” ujar Tuanku Muhammad.
Terkait usulan masyarakat yang disampaikan saat Musrenbang perlu menjadi perhatian PemerintahKota agar minimal ada dua usulan per kecamatan setiap tahunnya yang menjadi prioritas dalam anggaran sehingga nantinya diakhir kepemimpinan Wali Kota program-program tersebut dapat berproses. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan wajib di Dinas PUPR, yang menjadi catatan penting adalah agar segala hal yang menyangkut pelayanan dasar seperti kebutuhan air bersih, jalan dan drainase untuk penanganan banjirharus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota.
Kondisi tepi jalan dalam kawasan Kota BandaAceh saat ini banyak ruas yang dijadikan sebagai area parkir, bila kondisi ini terus dibiarkan tentu mengganggu pengguna jalan dan mengancam keselamatan, untuk itu kami meminta Dinas Perhubungan agar melakukan pengecekan berkala terhadap area-area parkir yang dikelola demi kenyamanan pengendara dan masyarakat.
“Keberadaan rusunawa yang merupakan salah satusektor penyumbang PAD untuk Kota Banda Aceh tentu harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang representatif, untuk itu kami meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengalokasikan anggaran biaya rehab dan pemeliharaan rusunawa,” sebut Tuanku Muhammad
Badan Anggaran meminta Dinas Lingkungan Hidupagar berinovasi dalam pengutipan retribusi sampah dan dikelola secara digital (non tunai) melalui aplikasi e-resam guna mengoptimalkan capaian target PAD. Dinas agar melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi truk yang sudah keropos sehingga bocoran cairan/limbah tidak tercecer di jalanan saat pengangkutan.
Pengecekan berkala juga dilakukan terhadapkondisi perpohonan yang sudah rapuh/rawan dan membahayakan masyarakat. Segera lakukan revitalisasi Taman Putroe Phang yang saat ini sudah sangat kotor dan tidak tertata sehingga dapat kembali menjadi destinasi wisata kota dan dapat dimanfaatkan oleh warga. Ketersediaan CCTV guna memantau kondisi kota dalam hal keamanan dan ketertiban terutama pada lokasi taman taman kota, area pasar dan keramaian lainnya juga perluperhatian dari OPD terkait.
Badan Anggaran meminta BPKK untuk melakukan inventarisasi kembali gedung/bangunan yang tidak fungsional/terbengkalai dalam wilayah Kota BandaAceh agar tidak membahayakan warga karena faktor umur bangunan disamping juga merusak wajah Kota.
Terkait bangunan escape building dan bangunan-bangunan lainnya yang terbengkalai agar dicarikan inovasi agar dapat dimanfaatkan kembali. Pihaknya meminta RSUD Meuraxa untuk fokus secara bertahap melakukan perbaikan sarana dan prasarana pada ruangan-ruangan kelas I-IV sehingga layanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih baik.
RSUD Meuraxa agar dapat melakukan pengadaan hibah kursi roda/tongkat bagi warga ber-KTP Banda Aceh dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit. Perbaiki dan tingkatkan layanan kepada masyarakat sehingga RSUD Meuraxa menjadi RS rujukan utama dibandingkandengan RS yang baru hadir.
“Badan Anggaran meminta BPSDM untuk serius dalam hal pengaturan, penempatan dan rotasi kepala-kepala sekolah agar mutu dan kualitas pendidikan Kota Banda Aceh benar-benar semakin baik. Meminta Dinas Pendidikan agar berupaya menciptakan sekolah unggul disetiap zona sehingga terjadi pemerataan mutu siswa dan sekolah,” kata politisi PKS itu.
Lebih lanjut ia meminta Badan Anggaran meminta dinas terkait untuk terus mendorong peran muhtasib gampong dalam melakukan upaya preventif pencegahan maksiat dan memintaTAPK untuk dapat mengkaji kembali besaran honorarium muhtasib gampong yang merupakan pengawasan amarma’ruf nahi munkar ditingkat masyarakat.
Badan Anggaran meminta agar Dinas Tenaga Kerja dapat mengalokasikan kembali anggaran kegiatan Job Fair guna menjembatani fresh graduate, masyarakat dan duniakerja. Terkait masih minimnya biaya yang diberikan kepada panglima laot agar dapat disesuaikan kembali mengingat beban tugas yang mereka laksanakan terutama terhadap masyarakat nelayan.
“Badan Anggaran meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara kontinu terhadap SPPG yang sudah ada dan yang akan dibentuk bagaimana kondisi dapur dan sumber air yang digunakan sehingga program MBG yang digagas oleh Pemerintah benar-benarberjalan sesuai harapan. Begitu juga terhadap depot-depot air isi ulang agar dicek kandungan logam besi, kapur dan zat lainnya yang dapat membahayakan bila dikonsumsi,” tutur Tuanku Muhammad
Rapat yang berlansung Pukul 16.30 Wib ini dipimpin Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab yang turut didampingi Ketua DPRK Irwansyah ST dan Wakil Ketua II Dr Musriadi. Turut hadir Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan segenap anggota DPRK lainnya. []
