JAKARTA – Arab Saudi secara tegas menolak memberikan izin kepada militer Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan pangkalan udara maupun wilayah udaranya guna mendukung Project Freedom, operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz yang diinisiasi Presiden Donald Trump.
Penolakan Riyadh dipicu kekhawatiran bahwa manuver militer AS justru dapat memancing serangan balasan Iran terhadap infrastruktur negara-negara Teluk dan memicu konflik bersenjata yang lebih luas. Pejabat Saudi juga disebut geram atas pengumuman mendadak Presiden Trump terkait operasi tersebut.
Sebagai bentuk protes sekaligus langkah perlindungan, Arab Saudi menyampaikan kepada AS bahwa mereka tidak mengizinkan jet tempur maupun pesawat pendukung AS beroperasi dari Pangkalan Udara Prince Sultan di tenggara Riyadh.
“Cara Project Freedom dieksekusi sangat berisiko dan bisa memicu eskalasi. Negara-negara Teluk bisa menderita karena serangan besar,” ujar seorang pejabat Timur Tengah seperti dikutip NBC News.
Hanya 36 jam setelah operasi diumumkan melalui media sosial, Trump akhirnya menghentikan sementara misi tersebut. Kuwait juga mengambil langkah serupa dengan mencabut hak penggunaan pangkalan dan wilayah udaranya bagi AS hingga kebijakan itu dibatalkan.
Situasi di Selat Hormuz kini dilaporkan sangat genting. Berdasarkan data S&P dan Bloomberg, tidak ada lalu lintas kapal yang terpantau selama tiga hari berturut-turut di jalur tersebut. Padahal, sebelum serangan AS dan Israel ke Iran pada Februari lalu, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia bergantung pada selat itu.
Iran disebut telah memblokade total akses Selat Hormuz. Kapal-kapal komersial kini berada dalam ketidakpastian meskipun gencatan senjata telah dideklarasikan pada 8 April lalu.
Berbeda dengan negara-negara Teluk lainnya, Arab Saudi memiliki posisi tawar yang membuatnya lebih berani menolak keinginan AS. Riyadh memiliki pipa minyak East-West sepanjang 750 mil yang membentang dari Teluk Persia hingga Laut Merah.
Jalur pipa tersebut memungkinkan Saudi mengekspor jutaan galon minyak setiap hari tanpa harus melewati Selat Hormuz yang dinilai berisiko. Kondisi ini memberi keuntungan taktis bagi Kerajaan jika selat itu tetap ditutup atau terlalu berbahaya untuk dilintasi.
Hingga kini, Gedung Putih belum dapat memastikan kapan atau apakah Project Freedom akan kembali dilanjutkan. Fokus utama saat ini disebut bergeser ke meja perundingan, disertai tekanan dari Trump kepada Iran agar bersedia menandatangani kesepakatan.
Namun, tekanan Trump tampaknya belum cukup kuat untuk meyakinkan sekutu dekatnya di kawasan Teluk.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, baru saja bertemu dengan pemimpin Iran dan mendesak agar perang segera dihentikan.[]
