BANDA ACEH — Dedi Sumardi Nurdin, yang lebih dikenal sebagai Dedi Lamra, Alumni Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melakukan penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2026.
Menurut Dedi Lamra, kebijakan ini merupakan langkah strategis dan berani dalam memastikan bahwa subsidi kesehatan benar-benar tepat sasaran, dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan berdasarkan desil ekonomi. Ia menilai, pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Penyesuaian JKA ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi bagian dari reformasi tata kelola yang lebih adil dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Subsidi harus tepat sasaran agar manfaatnya maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dihasilkan dari penataan program JKA dapat menjadi ruang fiskal yang sangat penting untuk memperkuat ketahanan daerah, khususnya dalam menghadapi bencana banjir dan pascabencana.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi mengarahkan anggaran secara lebih cerdas. Dalam konteks Aceh yang rawan banjir, penguatan anggaran untuk mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana menjadi sangat krusial,” tegasnya.
Dedi Lamra juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap menjamin pembiayaan untuk kasus-kasus penyakit berat dan katastropik, sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal.
Sebagai alumni Lemhannas RI, ia menekankan pentingnya kebijakan publik yang adaptif, terukur, dan berbasis data dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga solutif dan berkelanjutan. Penyesuaian JKA 2026 ini adalah langkah penting menuju penguatan ketahanan daerah yang lebih menyeluruh,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi Lamra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan ini secara konstruktif serta bersama-sama mengawal implementasinya agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Subsidi tepat sasaran adalah kunci keadilan, dan efisiensi anggaran adalah kekuatan untuk memperkuat ketahanan daerah, termasuk dalam menghadapi bencana.[]
