BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir mendorong kejelasan mekanisme pembersihan wilayah terdampak bencana serta pelaksanaan program cash for work sebagai langkah prioritas percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Hal itu disampaikan M Nasir saat mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Sekda Aceh, Kamis (8/1/2026).
Rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal. Hadir pula perwakilan Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, Transmigrasi, PKP, PMK, serta jajaran satuan kerja perangkat Aceh (SKPA).
Dalam rapat itu, M Nasir menyampaikan perkembangan terbaru proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Ia mengatakan Pemerintah Aceh tengah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang saat ini telah memasuki tahap desk bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk verifikasi serta validasi data.
“Penyusunan R3P masih berjalan. Kendala utama terdapat pada data rumah rusak ringan dan rusak sedang yang terus berubah setiap hari,” kata Nasir.
Dia juga menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten dan kota terkait kesulitan relokasi untuk pembangunan hunian tetap. Menurut dia, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam proses tersebut.
“Kalau memungkinkan, pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap sebaiknya dilakukan di lokasi yang sama dan aman, termasuk di lahan milik masyarakat. Ini akan jauh lebih memudahkan,” ujarnya.
Nasir menambahkan, Pemerintah Aceh telah mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp146 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembersihan wilayah terdampak, pengadaan alat berat, serta pelaksanaan program cash for work yang melibatkan langsung masyarakat.
Menurut dia, program cash for work tidak hanya mempercepat pemulihan fisik wilayah terdampak, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi warga. “Program ini membantu masyarakat mendapatkan penghasilan sekaligus mempercepat pembersihan lingkungan,” kata Nasir.
Selain DSP, Pemerintah Aceh juga akan memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa perpanjangan tanggap darurat di sejumlah daerah terdampak. Penggunaan BTT difokuskan pada kebutuhan mendesak, seperti logistik dan pembersihan lingkungan.
Dalam rapat tersebut, Nasir juga menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan Pemerintah Aceh dalam setiap kunjungan maupun kegiatan di lapangan agar penanganan pascabencana tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan Pemerintah Aceh. Dia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam setiap kegiatan di daerah terdampak, termasuk dalam pengelolaan material sisa bencana. []
