Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan antara Presiden dan para pimpinan partai di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad, 31 Agustus 2025.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam keterangan resmi seperti dikutip dari Tempo.co.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta para pimpinan partai politik parlemen. Mereka termasuk Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
Prabowo mengungkapkan, para ketua umum juga telah mengambil langkah tegas terhadap anggota fraksi masing-masing yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru. Salah satu langkah yang disepakati adalah pencabutan keanggotaan di DPR RI bagi anggota yang dinilai tidak sejalan dengan sikap partai.
“Para ketua umum partai juga mengimbau kepada fraksi masing-masing agar seluruh anggota DPR lebih peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata dia.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partainya mendukung penuh evaluasi terhadap seluruh tunjangan yang memicu kecemburuan sosial, termasuk tunjangan perumahan anggota DPR.
“Semua dievaluasi. Semua yang bersifat menimbulkan kecemburuan sosial, kita hentikan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Senada, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan Fraksi Demokrat sepakat dengan pembatalan tunjangan rumah DPR yang memicu gelombang demonstrasi di sejumlah kota selama sepekan terakhir.
“Tentu kami setuju. Semua anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra dan PDIP telah lebih dahulu menyatakan sikap tegas. Ketua Fraksi Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyatakan akan menghentikan berbagai bentuk tunjangan DPR yang dinilai mencederai kepercayaan masyarakat.
“Fraksi Partai Gerindra siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan fokus menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Fraksi PDIP turut meminta penghentian fasilitas yang dinilai berlebihan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan bahwa seluruh kebijakan terkait tunjangan harus mencerminkan etik, empati, dan simpati.
“Politik tidak sekadar soal rasionalitas, tetapi juga nilai etik dan empati. Tunjangan harus mencerminkan itu,” kata Said. []
