JAKARTA — Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja sejumlah menteri yang dinilainya belum memberikan dukungan memadai terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto.
Tiga menteri yang menjadi sorotannya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad mengangkat sejumlah persoalan layanan publik, termasuk pemadaman listrik yang disebutnya telah berlangsung selama 10 bulan. Menurutnya, gangguan tersebut berpotensi merusak rantai pasok ekonomi di daerah.
“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).
Ia menilai pergantian Direktur Utama PT PLN belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena menteri tetap memiliki peran penting sebagai regulator. Akbar Faizal kemudian menyela pembicaraan dengan menyebut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.
Kamrussamad juga menyoroti polemik bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di daerah. Ia mengatakan, keluhan masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh partai politik, bukan hanya partainya sendiri.
“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” tuturnya.
Menurut Kamrussamad, gangguan rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi tersebut juga dinilainya berpotensi mengurangi kepercayaan investor domestik dan global sehingga mereka memilih bersikap wait and see atau menunggu perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan investasi.
Selain itu, ia menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani persoalan judi daring (online) dan pinjaman daring (pinjol) yang menjerat masyarakat. Menurutnya, fungsi regulator kementerian tersebut perlu dioptimalkan untuk membatasi akses terhadap aktivitas ilegal.
Nama ketiga yang disorot adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas permintaan Presiden Prabowo agar suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM diturunkan. Pasalnya, menurut dia, tingkat bunga pinjaman bagi pelaku UMKM selama ini masih berada di atas 20 persen.
“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” jelasnya.[]
