BANDA ACEH – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh menggelar Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan III 2026 dengan tema “Pascabencana Hidrometeorologi: Mendorong Perekonomian Aceh Tumbuh Lebih Cepat, Lebih Resilien, dan Lebih Mandiri”.
Kegiatan yang berlangsung pada 22 Oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari rangkaian Meuseuraya Festival 2026 yang digelar pada 22–25 Oktober 2026 di Balee Meuseuraya Aceh. Forum ini menjadi agenda rutin BI untuk menyampaikan perkembangan ekonomi terkini serta membahas berbagai isu strategis di Aceh.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T.; Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini; jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); perwakilan instansi vertikal dan perbankan; akademisi; kalangan media; serta tamu undangan lainnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam mendorong pemulihan ekonomi Aceh sepanjang 2026. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I dan II 2026 masing-masing tercatat sebesar 4,09 persen dan 4,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pertumbuhan ekonomi kita ini utamanya didorong oleh kinerja sektor pertanian, perdagangan, serta konstruksi, sejalan dengan percepatan proses pemulihan pascabencana,” ujar Agus.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, T. Robby Irza, menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan kembali infrastruktur. Upaya tersebut juga harus mencakup pemulihan mata pencaharian masyarakat, pemeliharaan daya beli, dan penciptaan lapangan kerja.
“Pemulihan merupakan upaya bersama. Kami berharap dukungan pelaku usaha, perbankan, dan Bank Indonesia dalam memperkuat pembiayaan serta jaringan distribusi pangan antardaerah,” kata Robby.
Ia berharap pemulihan pascabencana dapat menjadi momentum transformasi ekonomi Aceh agar tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan yang lebih kuat.
Forum diskusi AEF Triwulan III 2026 menghadirkan tiga narasumber, yakni Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia, Anisha Wirasti Cahyaningrum; Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A.; serta Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh, Rahmadhani, M.Bus. Diskusi dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Muhammad Abrar, S.E., M.Si.
Dalam pemaparannya, Anisha Wirasti Cahyaningrum menyampaikan bahwa prospek ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi serta kebijakan moneter global yang lebih ketat.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai tetap tangguh, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 4,9–5,7 persen. Sementara itu, inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan, yang disebut masih berada dalam sasaran.
Merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen serta memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan.
Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi Aceh untuk meningkatkan ekspor, terutama melalui komoditas strategis yang memiliki nilai jual tinggi.
Selanjutnya, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, memaparkan bahwa sebagian besar layanan dasar di Aceh telah pulih pascabencana. Namun, pembangunan hunian tetap, jembatan daerah, dan penyaluran bantuan masih perlu ditingkatkan.
Bappenas juga menyoroti kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Karena itu, intervensi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setiap daerah. Rencana induk pemulihan juga perlu diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, peningkatan investasi membutuhkan strategi pembangunan yang tepat, dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi.
Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh, Rahmadhani, memaparkan strategi peningkatan iklim investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Aceh menargetkan realisasi investasi sebesar Rp9,8 triliun pada 2026.
Kebijakan investasi pascabencana difokuskan pada upaya memulihkan, memperkuat, dan mentransformasikan investasi ke sektor hilirisasi, ekspor, serta penguatan rantai nilai lokal.
Terdapat empat sektor potensial yang menjadi perhatian, yakni infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta pengembangan kawasan investasi.
Secara keseluruhan, ketiga narasumber menegaskan bahwa percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi perlu didukung oleh ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas kebijakan di tengah ketidakpastian global.
Pemulihan juga perlu dilakukan melalui pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Hal ini mencakup penyelesaian pembangunan hunian dan infrastruktur yang masih tertinggal serta pemutakhiran rencana induk pemulihan.
Di sisi lain, penguatan iklim investasi yang kompetitif diperlukan untuk menarik penanaman modal ke sektor-sektor potensial, terutama yang mendukung hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas bernilai tinggi, dan penguatan rantai nilai lokal.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Aceh, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mendorong perekonomian Aceh tumbuh lebih cepat, lebih tangguh, dan lebih mandiri.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mengendalikan inflasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui asesmen perekonomian Aceh secara berkala, dorongan realisasi investasi melalui Regional Investor Relations Unit (RIRU), pendampingan dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pelaku ekspor, pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran, pengembangan dan hilirisasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui Aceh Economic Forum Triwulan III 2026, BI dan Pemerintah Aceh berharap sinergi antarpemangku kepentingan semakin kuat dalam merumuskan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih cepat, tangguh, dan mandiri.
Masyarakat dapat memperoleh informasi terkini mengenai kebijakan dan program Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh melalui akun Instagram resmi @bank_indonesia_aceh.[]
