JAKARTA – Sinergi kebijakan, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci dalam mengoptimalkan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Semangat tersebut menjadi fokus Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang diselenggarakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Rangkaian kegiatan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 24–26 September 2026, dengan mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”
Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam seremoni pembukaan, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 juga disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang dirangkaikan dengan penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD atas inovasi dalam meningkatkan efisiensi tata kelola daerah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan transformasi digital perlu terus dipercepat di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, tingginya ketidakpastian pasar keuangan, serta risiko digital yang semakin kompleks.
Menurutnya, akselerasi transformasi digital perlu didukung sinergi kuat antarpemangku kepentingan, sekaligus penguatan keamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen.
“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi. Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Ia menyebut ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030.
Potensi tersebut, kata Airlangga, perlu dioptimalkan melalui inovasi dan pengembangan talenta digital agar semakin inklusif serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih, tetapi juga memastikan inovasi memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.
“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat,” ujarnya.
Pentingnya sinergi juga ditekankan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, khususnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau mencapai 6,11 miliar transaksi.
Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan akseptasi QRIS yang mencapai 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant. Sementara itu, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi dengan nilai Rp1.346 triliun.
Transaksi Digital di Aceh Terus Tumbuh
Di Provinsi Aceh, masyarakat juga semakin akrab dengan transaksi digital. Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS di Aceh mencapai 848.176 pengguna atau tumbuh 22,46 persen secara tahunan.
Sementara jumlah merchant mencapai 347.497 atau tumbuh 55,78 persen secara tahunan. Capaian tersebut didukung semakin luasnya penggunaan QRIS di sektor UMKM, pasar rakyat, pariwisata, dan layanan publik.
Salah satu implementasi digitalisasi tersebut adalah penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran PBB-P2 di Kota Banda Aceh. Sistem tersebut mengintegrasikan QRIS pembayaran langsung ke dalam SPPT sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah, cepat, dan akurat.
Inovasi tersebut merupakan hasil sinergi BPKK Kota Banda Aceh, Bank Aceh Syariah, dan Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Program tersebut diharapkan dapat direplikasi pemerintah daerah lainnya di Aceh.
Bank Indonesia Provinsi Aceh juga menjalankan sejumlah program kolaboratif untuk meningkatkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan transaksi digital. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah, di mana masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan QRIS memperoleh sweetener berupa paket sembako.
Program serupa juga diterapkan dalam pembayaran PBB-P2 bersama pemerintah daerah, dengan memberikan sweetener bagi wajib pajak yang membayar menggunakan QRIS.
Sinergi Pengendalian Inflasi
FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi momentum memperkuat sinergi Bank Indonesia dan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sinergi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID/TPIP).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya perhatian terhadap pengendalian inflasi di daerah. Koordinasi dilakukan bersama kepala daerah untuk memantau perkembangan harga komoditas, mengidentifikasi komoditas yang perlu mendapat perhatian, serta merumuskan solusi menjaga stabilitas harga.
Pada Agustus 2026, inflasi IHK tercatat 3,19 persen secara tahunan, sedangkan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 4,06 persen secara tahunan.
Di Aceh, inflasi IHK pada Agustus 2026 tercatat 4,86 persen secara tahunan. Capaian tersebut didukung koordinasi Bank Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan.
Sepanjang Agustus 2026, Bank Indonesia Aceh bersama TPID Aceh merealisasikan 38 kali Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah di Kabupaten Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, serta Kota Banda Aceh dan Subulussalam.
Selain itu, disalurkan pula pasokan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa 22,1 ton beras premium ke Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Dorong Transformasi Digital yang Berdampak
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi inovasi Bank Indonesia dan ASPI berupa QRIS dan BI-FAST yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi merupakan pintu masuk menuju transformasi yang lebih luas. Karena itu, pembangunan ekonomi digital membutuhkan infrastruktur yang mampu menghubungkan manusia, wilayah, pasar, dan pusat-pusat pertumbuhan.
Dengan dukungan infrastruktur digital yang cepat, terkoneksi, dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik, transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas konektivitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Destry Damayanti menambahkan, sinergi kebijakan diperlukan agar transformasi digital memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Transformasi tersebut diperkuat melalui prinsip 3I, yakni Impactful, Inklusif, dan Integratif, agar digitalisasi memberikan manfaat nyata, memperluas akses masyarakat, serta membangun ekosistem yang semakin terkoneksi.
FEKDI x IFSE 2026 Dorong Talenta Digital
FEKDI x IFSE 2026 juga memayungi berbagai inisiatif strategis pengembangan ekonomi dan keuangan digital, termasuk Program Pelatihan Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA) yang menjadi bagian dari Program Inovasi Digital Indonesia (PIDI).
Program tersebut diwujudkan melalui Digital Talent Expo yang menjadi puncak kompetisi inovasi dan showcasing talenta digital nasional dengan melibatkan otoritas dan pelaku industri.
Selain itu, Program Akselerasi OJK Infinity turut memberikan edukasi mengenai berbagai program akselerasi ekosistem keuangan digital. FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi momentum edukasi mengenai Digitalisasi Perlindungan Sosial dan InaGOV sebagai portal layanan digital Aparatur Sipil Negara (ASN).
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta. Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan sinergi nasional, pengembangan talenta dan inovasi digital, serta penguatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Gelaran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang showcase dan kolaborasi, tetapi juga ruang yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, serta kebutuhan nyata industri dan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.[]
