JAKARTA – Amerika Serikat (AS) secara resmi menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme. Langkah ini mencabut label yang telah melekat selama puluhan tahun dan selama ini diiringi pembatasan ekonomi berat terhadap negara tersebut.
Dilansir AFP, Departemen Luar Negeri AS juga mencabut penetapan terhadap Front al-Nusrah-yang kini dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)-sebagai organisasi teroris global, pada Senin (24/8/2026). HTS menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan mengambil alih kekuasaan.
Departemen Keuangan AS kemudian menindaklanjuti langkah tersebut dengan memberikan kelonggaran sanksi ekonomi.
“Tindakan hari ini akan membantu mendorong investasi tambahan di Suriah guna meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi,” kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam sebuah pernyataan.
Departemen Keuangan AS menyebut langkah tersebut sejalan dengan janji Presiden Donald Trump untuk memberikan keringanan sanksi kepada Suriah.
Kendati demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa pencabutan pembatasan terhadap Suriah tidak mengubah sikap tegas Departemen Keuangan dalam memerangi terorisme global serta komitmen untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan tindakan kejahatan di Suriah.
HTS sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusrah dan sempat menjadi cabang Al-Qaeda di Suriah. Kelompok tersebut telah memutus hubungannya dengan organisasi jihadis tersebut sejak 2016.
Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya telah mengumumkan pada Juli bahwa mereka berniat menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk kepercayaan terhadap Ahmed al-Sharaa, pemimpin HTS yang naik ke tampuk kekuasaan setelah jatuhnya Assad sekaligus mengakhiri perang saudara yang berlangsung selama 13 tahun.
Trump sempat bertemu dengan Sharaa di sela-sela Pertemuan Puncak (KTT) NATO di Turki. Mantan anggota kelompok jihadis tersebut kini berusaha membangun citra sebagai tokoh pemersatu setelah menggulingkan dinasti keluarga Assad yang telah berkuasa dengan tangan besi selama setengah abad.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan pencabutan status tersebut memberikan warga Suriah jalan menuju kemakmuran.
Langkah ini, kata Rubio, menghapus hambatan utama terakhir bagi masuknya investasi sektor swasta di Suriah, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi negara tersebut dan integrasinya kembali ke dalam ekonomi global.
Gubernur Bank Sentral Suriah juga menyambut baik keputusan Washington tersebut.
“Mengakhiri penetapan Suriah sebagai negara pendukung terorisme merupakan langkah bersejarah yang mengembalikan negara ini ke posisi alamiahnya dalam sistem ekonomi global,” kata Safwat Raslan melalui akun X miliknya.
Ia menambahkan bahwa Bank Sentral Suriah saat ini tengah bekerja untuk membangun sistem keuangan yang modern dan terpercaya.[]
