BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang disengaja dan menjadi penyebab kelangkaan semen maupun bahan bakar minyak (BBM) di Aceh.
“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti akan diambil tindakan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan, setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat,” ujar Nurlis.
Nurlis menjelaskan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk membentuk tim guna mengurai penyebab kelangkaan semen dan BBM tersebut.
Tim tersebut kini telah dibentuk di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Teuku Robby Izra. Tim juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Menindaklanjuti kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah meminta penjelasan kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas pada Kamis (30/7/2026). Dari hasil komunikasi tersebut diperoleh informasi bahwa dalam beberapa waktu terakhir permintaan semen meningkat di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok. Sementara itu, aktivitas produksi semen disebut tetap berjalan tanpa kendala.
Meski demikian, Pemerintah Aceh akan terus menelusuri penyebab persoalan tersebut hingga ke tingkat pengecer.
“Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” kata Nurlis.
Sementara itu, untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM, Pemerintah Aceh juga telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) pengendalian distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026). Sidak tersebut dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta Biro Perekonomian Setda Aceh dengan melibatkan tim dari Polda Aceh.
Dalam sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, petugas mendapati stok BBM masih tersedia dan proses pengisian berjalan lancar. Namun, ditemukan pula sejumlah kendaraan yang menggunakan QR Code Subsidi Tepat dengan data yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
“Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan. Ketika petugas tiba di lokasi, banyak kendaraan yang kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen,” ujar Nurlis.
“Seluruh temuan ini telah didata dan akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah berikutnya.”
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih berada dalam kondisi aman.
“Pertamina berjanji terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 kilogram yang disebut masih aman,” kata Nurlis.
Sejauh ini, lanjut Nurlis, belum terdapat data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM maupun semen di Aceh.
“Untuk komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik. Sedangkan penyaluran BBM dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Pertamina,” ujarnya.
Pemerintah Aceh terus berkoordinasi secara intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin.
Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi atau laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” kata Nurlis.Naskah ini telah diperbaiki dari sisi alur, konsistensi istilah, ejaan (misalnya logistik, QR Code, Patra Niaga, Setda), serta menghilangkan pengulangan agar lebih enak dibaca dan sesuai standar penulisan berita media nasional.[]
