JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan segera melakukan uji coba atau pilot project penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 titik lokasi.
Hal itu disampaikannya saat memaparkan rencana strategis terintegrasi dengan KDMP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).
“Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia. Ke depan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui KDMP.
Meski demikian, uji coba tersebut tidak mengubah mekanisme penyaluran yang berlaku saat ini. Bank Himbara tetap menjadi penyalur resmi dengan membuka layanan melalui agen bank yang ditempatkan di gerai-gerai KDMP. Dengan demikian, data penerima manfaat tetap dikelola oleh pihak perbankan.
Adapun bantuan yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Gus Ipul menegaskan, pemerintah tidak akan mengalihkan seluruh penyaluran bansos ke KDMP. PT Pos Indonesia tetap memiliki peran krusial khusus untuk target masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penerima manfaat dengan kondisi khusus, seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas berat, melalui layanan antar langsung ke rumah.
“KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua skema yang disiapkan. Pertama, bank Himbara membuka agen di setiap KDMP. Kedua, apabila regulasi telah diperbarui, penyaluran bansos dimungkinkan dilakukan langsung melalui KDMP.
“Jadi, ada dua pilihannya. Pertama, pihak perbankan akan membuka agen di KDMP-KDMP. Yang kedua, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi penyalurannya lewat langsung ke KDMP. Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara,” ujar Gus Ipul.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga memaparkan empat rencana strategis Kemensos yang diintegrasikan dengan KDMP. Pertama, mendorong seluruh keluarga penerima manfaat menjadi anggota KDMP. Kedua, memasarkan produk hasil usaha penerima manfaat melalui KDMP. Ketiga, penyaluran bansos secara bertahap akan dilakukan melalui KDMP. Keempat, keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan berbelanja di KDMP yang berada di wilayah tempat tinggal mereka.
Menurutnya, integrasi tersebut akan mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
Rapat Koordinasi Terbatas tersebut juga membahas percepatan operasionalisasi dan penyelesaian payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk KDMP. Pemerintah ingin menjadikan KDMP sebagai pusat infrastruktur, logistik, dan urusan pemerintahan di tingkat desa. Ke depan, seluruh bantuan pemerintah, distribusi pupuk, sembako, hingga layanan kesehatan akan disalurkan dan dikelola melalui KDMP, bukan lagi langsung ke rumah warga atau kepala desa.[]
