BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) menerima kunjungan Tim Kerja Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Sharing Session terkait pengelolaan pelayanan publik dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan BBPOM Aceh ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, selaku Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik, dan diikuti oleh 12 peserta dari Tim Kerja MPP Kabupaten Aceh Besar dan Tim Pelayanan Publik BBPOM Aceh.
Selain membahas mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), diskusi juga mengulas evaluasi penyelenggaraan layanan pada counter pelayanan publik, pengembangan inovasi pelayanan, hingga strategi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Dalam paparannya, Desi menjelaskan bahwa pelayanan publik di BBPOM Aceh terus dikembangkan dengan mengedepankan prinsip mudah diakses, cepat, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Berbagai inovasi pelayanan juga terus dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan maupun informasi terkait pengawasan obat dan makanan.
“Pelayanan publik bukan hanya tentang memberikan layanan, tetapi bagaimana memastikan setiap masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, dan setara.
Karena itu, BBPOM Aceh terus menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis digital sekaligus memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan masyarakat berkebutuhan khusus, memperoleh akses pelayanan yang ramah dan tanpa hambatan,” ujar Desi.
Desi juga memaparkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan. Menurutnya, hasil SKM tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah perbaikan pelayanan.
“SKM bukan sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk mendengar suara masyarakat. Setiap masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, adaptif, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Tim MPP Kabupaten Aceh Besar aktif menggali berbagai informasi mengenai implementasi pelayanan publik di BBPOM Aceh, mulai dari mekanisme pengelolaan SKM, inovasi pelayanan berbasis digital, hingga strategi pemenuhan standar pelayanan bagi kelompok rentan.
Mewakili Tim Kerja MPP Kabupaten Aceh Besar, Nurfaizah menyampaikan apresiasi atas keterbukaan BBPOM Aceh dalam berbagi pengalaman dan praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BBPOM Aceh atas kesempatan untuk belajar secara langsung. Banyak praktik baik yang kami peroleh hari ini, mulai dari pengelolaan SKM, inovasi pelayanan, hingga komitmen dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Semoga pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar,” ujar Nurfaizah.
Usai sesi pemaparan dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke ruang pelayanan publik dan laboratorium BBPOM Aceh. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap penjelasan mengenai alur pelayanan, fasilitas yang disediakan bagi masyarakat, serta proses pengujian laboratorium yang menjadi bagian penting dalam pengawasan obat dan makanan.[]
