BANDA ACEH — Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat pelaksanaan Syariat Islam kembali disampaikan kalangan legislatif. Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Demokrat, Tgk H Januar Hasan, menilai berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah kota merupakan bagian dari upaya menjaga karakter daerah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
Menurut dia, keberadaan Syariat Islam sebagai kekhususan Aceh harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten serta mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, berbagai langkah pengawasan dan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah perlu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat.
Tgk H Januar Hasan mengatakan Banda Aceh memiliki posisi penting sebagai wajah Aceh di mata masyarakat luar. Kondisi tersebut membuat setiap kebijakan yang diterapkan di ibu kota provinsi sering menjadi perhatian publik dan acuan bagi daerah lain di Aceh.
“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Banda Aceh memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara baik, terukur, dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai penguatan pelaksanaan Syariat Islam bukan hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga menyangkut upaya membangun lingkungan sosial yang aman, tertib, dan selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas masyarakat Aceh.
Menurut Tgk H Januar Hasan, Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menunjukkan keseriusan dalam menjalankan mandat tersebut melalui berbagai program pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Pemerintah kota sedang berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan pembinaan masyarakat. Langkah seperti ini perlu mendapat dukungan karena tujuannya adalah menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik,” katanya.
Tgk H Januar Hasan juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) yang selama ini terlibat dalam kegiatan pengawasan terhadap potensi pelanggaran qanun. Ia menilai kehadiran aparat tidak semata-mata untuk melakukan penindakan, melainkan juga mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya mematuhi aturan yang berlaku.
“Pendekatan yang dilakukan harus dipandang sebagai upaya pencegahan. Ketika masyarakat semakin memahami aturan dan nilai yang ingin dijaga, maka potensi pelanggaran tentu bisa ditekan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan keberhasilan penerapan Syariat Islam tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau aparat penegak qanun. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga keluarga dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat.
“Pelaksanaan Syariat Islam akan lebih efektif apabila seluruh komponen masyarakat bergerak bersama. Kesadaran masyarakat merupakan kunci utama agar nilai-nilai yang ingin diwujudkan dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” kata Tgk H Januar Hasan.
Ia berharap semangat menjaga kekhususan Aceh dapat terus dipertahankan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga Banda Aceh tetap menjadi daerah yang mencerminkan identitas keislaman serta budaya Aceh. []
