JAKARTA – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan satwa liar, khususnya gajah beserta habitatnya.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Workshop Pengarusutamaan Infrastruktur Transportasi Linear Ramah Gajah dari Perencanaan hingga Implementasi di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dalam sambutannya, Rohmat menyampaikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan keberlangsungan satwa liar.
“Pembangunan infrastruktur dan konservasi gajah tidak boleh ditempatkan sebagai dua agenda yang saling berhadapan, tetapi harus dirancang sebagai satu kesatuan dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Rohmat.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembangunan nasional dilakukan secara cepat dan efektif, namun tetap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Presiden juga disebut memiliki perhatian besar terhadap pelestarian alam dan satwa liar, termasuk upaya penyelamatan populasi serta habitat gajah di Indonesia.
“Alhamdulillah Presiden, Prabowo Subianto sangat komitmen, beliau akan menerbitkan Inpres tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan Kalimantan kepada 11 kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATRBPN, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, serta para gubernur dan bupati/walikota di wilayah Pulau Sumatera dan Provinsi Kalimantan Utara” kata Wamenhut.
Rohmat menjelaskan, Gajah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Namun, konservasi gajah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi habitat, konflik manusia dan gajah, hingga pembangunan infrastruktur transportasi linear seperti jalan, rel kereta, dan kanal yang memotong jalur jelajah satwa.
“Infrastruktur memang penting untuk konektivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun konektivitas manusia tidak boleh memutus konektivitas satwa liar,” tegasnya.
Ia menambahkan, perlindungan satwa liar harus diintegrasikan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, mulai dari penentuan trase, penyusunan tata ruang, dokumen lingkungan, desain teknis, hingga pemantauan pasca pembangunan. Dengan demikian, risiko konflik dan biaya mitigasi dapat ditekan, sementara manfaat pembangunan tetap berjalan optimal.
Wamenhut menekankan lima langkah strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur ramah gajah, antara lain:
- Pengarusutamaan perlindungan gajah dalam perencanaan pembangunan
- Penguatan pendekatan berbasis sains dan data lapangan
- Peningkatan kolaborasi lintas sektor.
- Penerapan prinsip infrastruktur ramah satwa
- Penguatan kepedulian publik terhadap pelestarian gajah dan habitatnya.
“Kita ingin memastikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau meningkatnya mobilitas manusia, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga ruang hidup satwa liar dan kelestarian ekosistem,” pungkas Rohmat.
Sementara itu, CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, mengatakan bahwa penyelesaian persoalan gajah membutuhkan kolaborasi intensif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah semakin terfragmentasinya habitat gajah yang memicu meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar. Program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Aceh disebut dapat menjadi percontohan di daerah lainnya, dimana masyarakat dan gajah hidup berdampingan.
“Saya pikir tantangan yang cukup besar tapi bukan suatu yang mustahil dan program kolaborasi yang dilakukan di Aceh oleh Presiden RI, Pak Prabowo menjadi contoh yang baik yang mudah-mudahan bisa kita replikasi di lokasi-lokasi atau kantong-kantong gajah yang lain. Sudah saatnya kita harus berbagi ruang,” tutupnya.[]
