JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah terbaru nyaris menyentuh angka Rp 10.000 triliun atau tepatnya Rp 9.920,42 triliun sampai dengan akhir Maret 2026.
Nilai utang ini kembali mengalami peningkatan, dengan penambahan sekitar Rp 282,52 triliun dibanding dengan catatan per akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,9 triliun. Akhir tahun lalu, utang pemerintah itu pun masih setara 40,46%.
Adapun, nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau masih jauh di bawah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa posisi utang ini masih aman. Posisi utang masih di bawah batas aman Undang-undang Keuangan negara yang sebesar 60% terhadap PDB atau tepatnya 40,75% dari PDB.
“Utang pemerintah per Maret naik 2,9% dari Desember kalau kita lihat acuan rasio utang ke PDB 60%, masih jauh, masih aman, masih 40%-an, Singapura 120%-an, Malaysia 60%-an. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita jadi kalau lihat dari itu,” paparnya.
Komposisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 yang senilai Rp 9.920,42 triliun paling banyak berasal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.652,89 triliun. Bertambah Rp 265,66 triliun dibanding catatan per 31 Desember 2025 Rp 9.637,9 triliun.
Lalu, yang berasal dari pinjaman Rp 1.267,52 triliun. Nilai pinjaman ini bertambah Rp 16,85 triliun sepanjang tiga bulan terakhir, karena data per akhir tahun lalu Rp 1.250,67 triliun.
Sebagai informasi, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, pemerintah memang tengah gencar meraup utang di pasar obligasi. Sehingga akumulasi utang terus bertambah secara periode kuartalan.
Kondisi ini tercermin dari rasio dana yang diserap pemerintah dari lelang Surat Berharga Negara (SBN) meningkat pada awal 2026 dibandingkan sepanjang 2025.
Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sepanjang 2025 total bid yang masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp 2.974,65 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp 917,55 triliun.
Artinya, rasio dana yang diambil pemerintah terhadap total bid sepanjang 2025 berada di kisaran 30,85%.[]
