Kebijakan Publik

Pemangku kekuasaan politik di Aceh telah membiarkan berbagai persoalan terakumulasi sehingga rakyat Aceh terus berada dalam posisi yang dirugikan dan menjadi korban kebijakan politik Pemerintah Aceh.

PENAMBAHAN dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berlanjut, dari sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 1,5 persen, sehingga total