JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada satu pabrik bubur kertas di Jawa Timur bakal melakukan PHK besar-besaran hingga 2.500 orang pekerja.
Dia mengaku sudah terjun langsung ke Mojokerto untuk melakukan peninjauan langsung pada pabrik yang bernama PT Pakerin tersebut.
Dari hasil peninjauan, Said Iqbal mengungkapkan perusahaan sudah merumahkan 80% pekerjanya saat ini. Pekerja yang dirumahkan itu berpotensi akan segera kena PHK.
Usut punya usut, Said Iqbal mengatakan dari informasi yang dia dapatkan di lapangan, diduga perusahaan mengalami kekurangan modal karena modal disimpan pada bank yang ditutup Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pakerin, kata Said Iqbal, dananya tersangkut di bank yang sudah dilikuidasi itu sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Modal inilah yang seharusnya digunakan untuk operasi pabrik namun tak bisa diakses.
“Temuannya, 2.500 buruh yang terancam PHK itu diakibatkan ada modal. Modal dari PT Pakerin sekitar, informasinya saya dapat ya di lapangan, Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun modal kerjanya PT Pakerin disimpan di Bank Prima. Nah Bank Primanya dilikuidasi, ya akibat operasional yang tidak sanggup lagi oleh OJK,” papar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (21/6/2026).
Saat ini dana-dana PT Pakerin yang tersangkut di Bank Prima sedang diurus oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Selama dana itu belum bisa dicairkan, Said Iqbal bilang pabrik tidak bisa operasi dan akhirnya pekerja tak bisa bekerja dan juga mendapatkan upah.
Di sisi lain, pria yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengatakan para buruh sudah sepakat bila saat ini kena PHK. Asalkan, kesepakatan pesangon dan hak-hak lainnya untuk buruh bisa dipenuhi.
“Ketika saya tanya karyawan, bagaimana kalau PHK? Mereka setuju. Nah sudah ada kesepakatan, PHK, buruh yang sudah tidak bekerja itu, bersepakat dengan pimpinan perusahaan, mendapatkan pesangon 1,75 kali aturan. Jadi 1,75 kali aturan yang berlaku. Misal 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah, 2 tahun masa kerja, 2 bulan upah, nanti dikali 1,75 sesuai masa kerjanya,” papar Said Iqbal.
Masalahnya, saat ini pilihan PHK pun tak bisa dilakukan karena PT Pakerin belum mendapatkan dananya. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk mendorong LPS mempercepat pencairan dana PT Pakerin yang tersangkut di Bank Prima.
“Kami akan meminta pemerintah pusat, saya melapor ke Presiden, nanti mungkin Presiden memerintahkan siapa, saya tidak tahu, dan juga saya akan menembuskan laporan ini ke Mensesneg dan pimpinan DPR RI, dalam hal ini mungkin Pak Prof Sufmi Dasco Ahmad, untuk memanggil LPS. Ini DPR bersama pemerintah memanggil LPS,” ujar Said Iqbal.
“Bagaimana langkah-langkah untuk menyelamatkan hak-hak karyawan ini, supaya tidak bertarung, atau pilihan yang pertama, disuntikan modalnya ke PT Pakerin, jadi perusahaan bisa jalan lagi, tidak ada PHK, kira-kira itu temuan pertama di PT Pakerin,” lanjutnya.
Pabrik Sepatu Rumahkan Karyawan
Selain itu, Said Iqbal juga mendapatkan informasi mengenai pabrik sepatu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah merumahkan 4.000 karyawannya. Hal ini terjadi karena pabrik yang bernama PT Feng Tai itu tak diperpanjang pemesanan sepatunya oleh merek aparel olahraga raksasa dunia.
“Beberapa temuan awal, sekali lagi ini temuan awal, temuan awal menyatakan bahwa orderan sepatu Nike, jadi memproduksi sepatu Nike ke PT Feng Tai ini sudah selesai, sehingga menunggu orderan berikutnya. Nah, menunggu orderan berikut ini belum ada kepastian, sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan,” beber Said Iqbal.
Pihaknya juga mendapatkan informasi lain soal biang kerok para buruh dirumahkan, hal itu adalah keterlambatan bahan baku yang tiba di pabrik. Hal ini terjadi karena imbas dari panasnya kondisi geopolitik dunia.
“Tapi ada juga informasi yang mengatakan ada keterlambatan bahan baku untuk membuat sepatu Nike-nya. Biasanya, bahan baku untuk membuat sepatu Nike di PT Feng Tai ini langsung dari Nike pasokannya. Tapi karena ada perang, situasi perang di Iran dan Amerika Israel, maka pasokan bahan baku sepatu diserahkan ke vendor yang lain, supplier yang lain oleh PT Nike,” ungkap Said Iqbal.
“Nah, perpindahan vendor ini memperlambat masuknya pasokan bahan baku akibat perang tadi,” lanjutnya menjelaskan.
Pihaknya sedang mencari cara untuk berbicara dengan perwakilan aparel Nike agar pesanan ke PT Feng Tai bisa dilanjutkan. Dia mengatakan pemerintah pusat maupun KSPI bisa berkomunikasi dengan Nike. []
