JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana memasukkan bahasa Portugis sebagai prioritas bahasa dalam pendidikan di Indonesia yang hingga kini belum terealisasi.
Di tengah belum terwujudnya kebijakan tersebut, Prabowo kembali menyebut telah menginstruksikan agar bahasa Prancis masuk ke dalam pelajaran sekolah.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai pernyataan Presiden mengenai bahasa asing dapat menimbulkan kesan kurang terencana apabila tidak diikuti implementasi yang jelas.
“Kalau Pak Presiden setiap kunjungan ke luar negeri lalu memberikan pernyataan yang kesannya hanya basa-basi diplomasi semata, ini justru terkesan tidak terencana,” kata Satriwan saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (29/5).
Ia mengingatkan bahwa wacana memasukkan bahasa Portugis ke dalam struktur kurikulum sekolah yang pernah disampaikan Prabowo tahun lalu saat menyambut Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta hingga kini belum terealisasi.
“Pernyataan Pak Presiden tahun lalu yang akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam struktur kurikulum di sekolah-sekolah itu saja belum terealisasi sampai hari ini. Sekarang sudah menambah lagi soal bahasa Prancis ke dalam kurikulum Indonesia,” ujarnya.
Satriwan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dibuat secara mendadak tanpa landasan yang matang.
“Tidak bisa membuat kebijakan pendidikan itu semaunya, tidak bisa juga sifatnya mendadak tanpa ada perencanaan yang jelas, dan tanpa ada dasar secara filosofis, pedagogis, maupun sosiologis,” tuturnya.
P2G Soroti Wacana Bahasa Prancis
Satriwan berharap pernyataan Presiden terkait bahasa Prancis tidak muncul secara reaksioner atau tanpa pertimbangan yang mendalam.
Menurutnya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk membangun karakter serta kemampuan peserta didik. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum seharusnya disusun melalui proses yang matang.
“Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk membangun dan membentuk karakter anak-anak bangsa,” jelasnya.
Ia menilai perencanaan menjadi unsur penting agar kebijakan pendidikan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun satuan pendidikan.
Menurut Satriwan, kebijakan pendidikan tidak dapat diputuskan secara tiba-tiba karena harus memiliki dasar yang kuat dari berbagai aspek. Ia menekankan perlunya pertimbangan filosofis, pedagogis, dan sosiologis sebelum pemerintah menetapkan arah baru dalam kurikulum nasional.
Bagi P2G, apabila pemerintah memang ingin memperluas pembelajaran bahasa asing di sekolah, maka langkah tersebut perlu dituangkan dalam perencanaan yang jelas agar tidak dipandang sekadar sebagai pernyataan diplomatik semata.[]
