BANDA ACEH – Isu mengenai kemungkinan pergantian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan yang mengungkap adanya ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyusul pelaksanaan penggeledahan yang disebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala negara.
Informasi tersebut mencuat melalui laporan investigatif yang dipublikasikan Tempo dan kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Dalam laporan itu disebutkan Presiden Prabowo dikabarkan menunjukkan kemarahan karena merasa tidak memperoleh informasi awal mengenai langkah penegakan hukum yang dinilai memiliki dampak politik besar.
Menurut laporan tersebut, Presiden mempertanyakan alasan penggeledahan dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada dirinya sebagai kepala pemerintahan. Bahkan, dalam narasi yang beredar disebutkan Presiden sempat melontarkan pertanyaan bernada keras kepada jajaran terkait.
“Kalian mau sabotase pemerintahan saya?”
Ucapan tersebut diklaim berasal dari sumber yang dikutip dalam podcast investigatif Bocor Alus Tempo. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan mengenai isi percakapan tersebut.
Kapolri Disebut Beri Penjelasan
Masih berdasarkan laporan yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo disebut telah memberikan penjelasan kepada Presiden terkait alasan penggeledahan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dalam laporan itu disebutkan, pertimbangan utama aparat adalah menghindari potensi kebocoran informasi apabila rencana penggeledahan diketahui lebih awal. Kapolri juga dikabarkan menyampaikan permohonan maaf atas munculnya kesalahpahaman tersebut.
Namun, informasi itu juga belum memperoleh konfirmasi resmi dari Mabes Polri.
Isu Pergantian Kapolri Mengemuka
Di tengah situasi tersebut, laporan Tempo turut menyebut adanya pembahasan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap posisi Kapolri.
Nama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Karyoto disebut masuk dalam bursa calon pengganti apabila Presiden memutuskan melakukan pergantian pimpinan Polri.
Meski demikian, laporan tersebut juga menyebut Presiden masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan.
Salah satu pertimbangan yang disebutkan adalah kedekatan hubungan keluarga Komjen Karyoto dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Faktor itu dikabarkan menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait persepsi independensi dan loyalitas apabila terjadi pergantian pimpinan Polri.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden maupun pihak Istana yang membenarkan adanya proses pergantian Kapolri.
Laporan Soal Penebalan Pasukan
Selain isu penggeledahan, laporan tersebut juga menyinggung informasi mengenai penebalan pasukan yang disebut disampaikan dalam sebuah rapat internal di kawasan Widya Chandra.
Menurut laporan itu, informasi mengenai penambahan kekuatan personel sempat memunculkan kekhawatiran di lingkungan Istana sehingga memicu pertanyaan mengenai tujuan langkah tersebut.
Namun, pihak Kepolisian dalam laporan yang sama membantah keras adanya dugaan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan upaya melemahkan ataupun menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Polri disebut menegaskan bahwa seluruh langkah pengamanan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan mekanisme pengamanan negara, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
Belum Ada Pernyataan Resmi
Hingga berita ini disusun, Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi laporan tersebut. Demikian pula Mabes Polri belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan percakapan antara Presiden dan Kapolri maupun isu pergantian pimpinan Korps Bhayangkara.
Karena itu, informasi yang beredar masih berupa klaim yang bersumber dari laporan media dan belum dapat dipastikan sebagai fakta yang telah dikonfirmasi oleh seluruh pihak terkait.
Perkembangan isu ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik karena menyangkut hubungan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan dan institusi Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional.[]
