JAKARTA – Polri memperkuat kapasitas internal dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks melalui Dialog Penguatan Internal Polri ke-2 bertema “Transformasi Penanganan Tindak Pidana Love Scamming dalam Penguatan Kapasitas Polri Menghadapi Modus Kejahatan Digital” yang digelar secara hybrid di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini diinisiasi Divisi Humas Polri sebagai wadah peningkatan kapasitas penyidik dan personel Polri dalam memahami perkembangan modus kejahatan digital, khususnya love scamming, yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi.
Kabag Mitra Biro Penmas Divhumas Polri Kombes Pol. Hadi Wahyudi mengatakan perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai modus operandi baru yang membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Polri.
“Perkembangan digital tentu sudah semakin berkembang dengan modus operandinya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya Polri tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama bersinergi dalam mencegah maupun menangani kasus-kasus yang terkait dengan love scamming,” ujar Hadi.
Ia menjelaskan dialog publik tersebut dirancang sebagai forum penguatan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi penyidik Polri agar mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang digital secara lebih adaptif dan profesional.
“Dialog publik yang kita bangun ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyidik-penyidik Polri, baik pengetahuan maupun wawasan dalam membangun kemampuan menghadapi kejahatan-kejahatan di ruang digital,” katanya.
Untuk memperkaya perspektif penanganan perkara, Divisi Humas Polri menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, yakni Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Komnas Perempuan, serta psikolog forensik. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mulai dari aspek penegakan hukum, perlindungan korban, hingga pendekatan psikologis dalam menangani perkara love scamming.
Melalui forum ini, Polri berharap seluruh personel semakin siap menghadapi tantangan kejahatan digital yang terus berkembang, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.[]
