JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan komitmennya mendukung percepatan rehabilitasi sekolah dan madrasah yang terdampak bencana banjir hidrometeorologi 2025 di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara Staf Khusus Menteri Agama, Faisal Ali Hasyim, dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri.
Audiensi membahas usulan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, Faisal menegaskan bahwa Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, memberikan perhatian besar terhadap proses pemulihan di Aceh, termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan yang menjadi penopang keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Pak Menteri memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Aceh. Beliau ingin proses pemulihan dapat berjalan dengan baik, termasuk untuk sektor pendidikan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, perhatian Menag terhadap Aceh telah diwujudkan melalui berbagai langkah, termasuk pengalokasian anggaran untuk mendukung pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak. Kemenag akan terus mengawal berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kami akan terus memberikan dukungan. Insyaallah berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas akan kami perjuangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Hasan Basri menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenag terhadap kondisi pendidikan di daerahnya. Menurutnya, rehabilitasi sekolah dan madrasah menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara optimal setelah bencana banjir hidrometeorologi melanda wilayah tersebut.
Hasan berharap dukungan Kemenag dapat mempercepat proses rehabilitasi sehingga masyarakat, khususnya peserta didik, segera memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
Selain membahas rehabilitasi sekolah dan madrasah, audiensi juga menyinggung sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur layanan keagamaan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai program pembangunan di bidang pendidikan dan layanan keagamaan dapat berjalan lebih efektif.
Kemenag menegaskan akan terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan dan keagamaan yang berkualitas, termasuk melalui percepatan pemulihan fasilitas yang terdampak bencana, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh layanan secara optimal.[]
