Jubir Gerindra Duga Ada Agenda Politik di Balik Isu yang Menyerang Sufmi Dasco

JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menduga isu yang mengaitkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan judi online secara berulang memiliki agenda politik untuk membangun opini negatif terhadap tokoh tersebut.

Menurut Sugiat, kemunculan isu tersebut perlu dicermati karena Dasco dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dan memiliki posisi strategis dalam dinamika politik pemerintahan.

Ia menilai, posisi Dasco yang berpengaruh dalam komunikasi dan dinamika politik di sekitar Presiden Prabowo membuatnya rentan menjadi sasaran pembentukan opini negatif.

“Pertanyaannya, mengapa isu seperti ini terus berulang dan nama Pak Sufmi Dasco selalu dibawa-bawa? Kita harus melihat ini secara lebih jernih. Beliau merupakan salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo dan memiliki posisi strategis. Bahkan belakangan ini santer disebut sebagai Calon Wakil Presiden,” ujar Sugiat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sugiat menduga, pola penyebaran isu tersebut merupakan bentuk serangan yang dilakukan secara terukur, terutama pada momentum politik strategis, untuk merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap Dasco.

“Pola ini menunjukkan gejala serangan yang terukur pada momentum strategis untuk merusak reputasi dan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa penyebaran isu secara berulang dapat menjadi instrumen pembentukan persepsi masyarakat. Menurutnya, tuduhan yang belum terbukti berpotensi dianggap sebagai kebenaran apabila terus diproduksi dan disebarluaskan.

Baca juga:  Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam di Sela KTT APEC 2026

“Jangan sampai ada pola melempar isu, mengulangnya, memperbesar narasinya, kemudian berharap masyarakat percaya bahwa itu benar. Ini cara yang tidak sehat dalam demokrasi. Kalau ada bukti, silakan dibuka. Tetapi kalau tidak ada, jangan menjadikan ruang publik sebagai tempat menyebarkan fitnah,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut juga menyayangkan nama Dasco terus dikaitkan dengan isu yang dinilainya belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tuduhan serius harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sugiat juga menyinggung sejumlah upaya Dasco dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satunya terkait pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang disebutnya sebagai salah satu janji Dasco kepada masyarakat Pati yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa.

“Karena fakta yang terjadi kita melihat betul bagaimana Pak Dasco memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemarin baru disahkan Undang-undang Perampasan Aset. Pengesahan ini juga merupakan janji Pak Dasco kepada masyarakat Pati yang melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Baca juga:  Orang Indonesia Berisiko Terkena Kanker Kulit? Ini Penjelasannya

Lebih lanjut, Sugiat menyatakan tidak akan tinggal diam menghadapi informasi yang dianggapnya sebagai hoaks dan fitnah terhadap Dasco. Ia menegaskan kesiapannya untuk bersama-sama menghadapi berbagai bentuk penyebaran informasi yang tidak berdasar.

“Saya akan berdiri bersama Pak Dasco. Kami tidak akan membiarkan berbagai hoaks dan fitnah terus berkembang seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Kalau ada yang mencoba membangun opini melalui informasi bohong, tentu harus kita lawan dengan fakta dan langkah yang tepat,” ujarnya.

Sugiat menambahkan, upaya melawan hoaks bukan berarti menutup ruang kritik. Namun, masyarakat perlu membedakan kritik yang didasarkan pada fakta dengan tuduhan yang disebarkan tanpa pembuktian.

Di akhir pernyataannya, Sugiat menyampaikan bahwa Partai Gerindra mengutuk keras berbagai tuduhan yang dinilainya menyerang kehormatan Dasco, termasuk isu judi online, doxing, dan intimidasi yang menurutnya tidak disertai bukti sah.

“Di akhir kami sampaikan, Partai Gerindra mengutuk keras fitnah yang menyerang Pak Dasco, karena tindakan ini sangat keji dan tidak bermoral. Menyerang kehormatan seseorang dengan tudingan palsu soal judi online, doksing, dan intimidasi tanpa bukti sah adalah cara berpolitik yang merendahkan martabat kemanusiaan,” pungkasnya.[]

Sumber: RMOL

Berita Populer

Berita Terkait