JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya petunjuk keterlibatan pihak di luar institusi Polri dalam kasus dugaan penyadapan yang berkaitan dengan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yusril mengatakan, penyidikan yang awalnya berfokus pada kalangan internal Polri kini membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang diduga menggunakan hasil penyadapan tersebut.
“Ya, sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, namanya pemeriksaan ini, memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri,” kata Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yusril, penyidik juga berpeluang memeriksa pejabat maupun birokrat pemerintahan lainnya apabila ditemukan keterkaitan dengan tujuan penyadapan tersebut.
“Dan karena itu memang pemeriksaan akan terus dilakukan, bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri. Dan itu harus dilakukan,” ujarnya.
Yusril menjelaskan, penyidik masih mendalami pihak yang diduga memberikan perintah maupun pihak yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Saat ditanya apakah penyidik telah menemukan pihak yang memerintahkan atau menggunakan hasil penyadapan, Yusril menyatakan prosesnya masih dalam tahap pendalaman.
“Ya, masih dalam tahap pendalaman,” katanya.
Ia kemudian menyinggung keterangan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa hari sebelumnya. Menurut Yusril, dalam kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan bahwa pengguna akhir atau end-user hasil penyadapan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Sampai beberapa hari yang lalu ketika dia ada rapat kerja dengan DPR, Pak Kapolri menyatakan bahwa sampai saat ini end-user-nya adalah mantan Kapolri, Pak Sigit,” ungkapnya.
Namun, Yusril menyebut penyidikan terus berkembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terbaru, penyidik menemukan petunjuk yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dengan tujuan menghalangi Presiden Prabowo menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Tapi sampai saat itu, sesudah itu kan ada hasil-hasil pengembangan, hasil dari tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap proses yang baru dan pengumpulan alat bukti, memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan, tujuan tertentu, paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya,” jelas Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan keterkaitan antara dugaan tindak pidana tersebut dengan rencana pembunuhan terhadap Presiden Prabowo.
“Paling tidak kalau itu lebih mudah untuk ditemukan, tapi kalau sampai membunuh presiden, sampai sekarang belum ditemukan kaitan,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pengguna akhir hasil penyadapan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo, Yusril tidak menutup kemungkinan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
“Bisa jadi begitu, tapi tergantung pada hasil penyidikan seperti apa,” ujarnya.
Yusril berharap proses penyidikan dapat dituntaskan hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut.
“Dan karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita berharap bahwa penyidikan ini dituntaskan sehingga sampai kepada aktor intelektual di belakang dari tindak pidana yang disangkakan ini, karena sudah barang tentu ada pihak yang sangat berkepentingan dengan tindak pidana makar ini terjadi,” pungkasnya.[]
Sumber: Gelora News


