Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut merupakan buntut dari kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Eko diduga melakukan permufakatan dalam kegiatan illegal access terhadap sistem milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Sidang KKEP tersebut digelar secara tertutup. Komisi dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua merangkap anggota, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Baca juga:  Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

Sementara itu, anggota komisi terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah pejabat kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Baca juga:  Kemkomdigi-KemenPPPA Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Ruang Digital

Mabes Polri sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Kasus dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.[]

Sumber: iNews

Berita Populer

Berita Terkait