JAKARTA – Akad nikah merupakan rangkaian penting dalam pernikahan yang memiliki kedudukan sakral dalam ajaran Islam. Prosesi ini menjadi simbol ikatan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga sesuai ketentuan agama.
Dalam Islam, akad nikah memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah pengantin perempuan wajib hadir di tempat atau majelis akad nikah?
Akad Nikah dalam Pernikahan Islam
Mengutip buku Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita karya Abdul Syukur Al-Azizi, Allah SWT menyebut akad nikah sebagai mitsaq ghalizh atau perjanjian yang kuat.
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21:
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا
Artinya: “…Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 21).
Melalui akad nikah, pasangan suami istri mengikat perjanjian dan kesepakatan untuk membangun rumah tangga sesuai ketentuan agama. Keabsahan akad tersebut bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.
Rukun Akad Nikah
Mengutip buku Dinamika Fikih Munakahat di Era Modern karya Diyan Putri Ayu dan kawan-kawan, terdapat lima rukun akad nikah yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Calon suami (Az-Zauj)
Calon suami harus beragama Islam, memiliki identitas yang jelas, tidak sedang dalam keadaan ihram menurut jumhur ulama, serta tidak memiliki halangan hukum yang menyebabkan pernikahan tidak sah.
2. Calon istri (Az-Zaujah)
Calon istri tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan (rada’ah), atau hubungan perkawinan (musaharah). Ia juga tidak sedang dalam masa iddah dan harus memiliki identitas yang jelas. Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan paksaan tanpa kerelaannya.
3. Wali nikah (Al-Wali)
Wali merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan.
4. Dua orang saksi (Asy-Syahidan)
Dua orang saksi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keterbukaan akad, dan menjadi alat pembuktian apabila muncul sengketa mengenai status pernikahan. Saksi harus beragama Islam, baligh, berakal, adil, serta mampu mendengar dan memahami ijab kabul.
5. Ijab dan kabul
Ijab dan kabul merupakan inti akad nikah yang melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari wali atau wakilnya, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.
Syarat Sah Pernikahan
Merangkum buku Fiqih Sunnah 3 karya Sayyid Sabiq, salah satu syarat sah pernikahan adalah calon istri tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi, baik untuk sementara maupun selamanya. Selain itu, pelaksanaan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi agar keabsahan akad dapat dipertanggungjawabkan.
Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi dianggap tidak sah. Kehadiran saksi bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan di kemudian hari, serta menjaga kejelasan nasab keturunan.
Adapun sejumlah syarat akad nikah yang harus dipenuhi meliputi:
Calon suami dan calon istri memenuhi syarat hukum.
Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
Adanya wali yang memenuhi ketentuan syariat.
Kehadiran dua orang saksi yang adil.
Ijab dan kabul dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan syariat.
Tidak terdapat halangan perkawinan (mawani al-nikah).
Pencatatan pernikahan sebagai instrumen perlindungan hukum.
Pengantin Perempuan Tidak Harus Hadir di Tempat Akad Nikah
Dalam Tanya Jawab Fiqih Rumah Fiqih Indonesia, KH Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa pengantin perempuan tidak harus hadir secara langsung di tempat atau majelis akad nikah.
Hal ini karena proses ijab kabul pada dasarnya melibatkan empat pihak utama, yakni calon mempelai laki-laki, wali dari calon mempelai perempuan, serta dua orang saksi.
Dalam prosesi tersebut, wali mengucapkan ijab, calon mempelai laki-laki menyampaikan kabul, sedangkan dua orang saksi bertugas menyaksikan dan memastikan berlangsungnya akad nikah.
Meski demikian, ketidakhadiran pengantin perempuan di tempat akad nikah bukan berarti persetujuannya dapat diabaikan. Calon mempelai perempuan tetap harus memberikan kerelaan dan persetujuan tanpa adanya unsur paksaan dalam pernikahan tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, kehadiran fisik pengantin perempuan di majelis akad nikah bukanlah syarat sahnya akad. Namun, persetujuan dan kerelaannya tetap menjadi hal penting dalam pelaksanaan pernikahan.[]
Sumber: detikHikmah
