JAKARTA – Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Iran tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun dengan Amerika Serikat kecuali hak-hak rakyat Iran dijamin sepenuhnya.
Dalam sidang parlemen virtual yang digelar Minggu (31/5/2026), Ghalibaf menyatakan Teheran tidak menaruh kepercayaan pada janji-janji pihak yang dianggap sebagai musuh dan hanya akan berpegang pada hasil konkret dalam proses negosiasi.
“Tidak ada kepercayaan pada kata-kata dan janji musuh,” kata Ghalibaf setelah mengucapkan sumpah sebagai ketua parlemen yang kembali terpilih, seperti dikutip Al Jazeera, Minggu.
“Satu-satunya tolok ukur kami adalah mencapai hasil nyata sebelum kami memenuhi komitmen kami sebagai imbalannya,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan yang menyebut Washington telah mengirimkan proposal baru kepada Teheran dengan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan usulan sebelumnya.
Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan pada Sabtu (30/5/2026) bahwa Presiden AS telah menyampaikan kerangka kerja baru kepada Iran. Proposal tersebut disebut memuat syarat yang lebih keras, meski rincian isi usulan itu belum diungkap secara jelas.
Presiden AS menyatakan bahwa prioritas utama dalam setiap kesepakatan adalah memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir serta menjamin stabilitas jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Selain itu, Washington juga ingin mempertegas sejumlah ketentuan terkait pengelolaan material nuklir Iran.
“Satu-satunya jaminan yang harus saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir. Mereka telah menyetujuinya, dan itu sangat menarik,” ujar Trump dalam sebuah wawancara pada Sabtu malam.
Perubahan dalam proposal tersebut berpotensi memperpanjang proses negosiasi selama beberapa hari ke depan sebelum keputusan akhir dapat dicapai. Namun, Teheran sebelumnya telah menyampaikan keraguannya terhadap sejumlah pernyataan Trump, sementara kedua pihak masih memiliki perbedaan pandangan terkait prioritas utama dalam perundingan.
Iran juga menegaskan bahwa pencairan aset negara yang dibekukan di luar negeri senilai sekitar 12 miliar dolar AS atau setara Rp213 triliun menjadi salah satu syarat penting sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai program nuklir dapat dilakukan.
Selain itu, Teheran menilai pernyataan Trump yang menyebut uranium yang telah diperkaya oleh Iran akan dimusnahkan sebagai klaim yang tidak berdasar. Pemerintah Iran juga menegaskan bahwa Lebanon harus dilibatkan dalam setiap upaya penyelesaian konflik regional, meskipun pertempuran di kawasan tersebut masih berlangsung.[]
