JAKARTA – Setelah perundingan di Islamabad gagal pada April 2026 dan kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China rampung pada 13-15 Mei 2026, persiapan perang fase kedua justru mencapai titik paling intens dalam krisis terbaru kawasan Timur Tengah.
Gencatan senjata parsial sejak 8 April 2026 yang semula dipandang sebagai jeda kemanusiaan kini terlihat lebih sebagai ruang pemulihan logistik bagi pihak-pihak yang bertikai.
Pemerintahan Trump disebut mencap proposal damai terakhir Iran sebagai “sampah”, sementara pejabat senior Israel mengaku hanya menunggu keputusan final Presiden AS untuk melancarkan kampanye militer baru. Yang berubah bukan sekadar retorika, tetapi juga anatomi target operasi. Serangan baru disebut dirancang menjangkau langsung wilayah Teheran, termasuk opsi pendudukan fisik Pulau Kharg hingga operasi komando ke daratan utama Iran.
Estimasi militer menyebut pertempuran dapat berlangsung “beberapa hari hingga beberapa minggu”. Konflik ini diproyeksikan sebagai perang singkat, brutal, dan tanpa kompromi.
Tiga lapis operasi disebut telah disiapkan. Pertama, pengeboman intensif terhadap infrastruktur vital Teheran yang diperkirakan lebih dahsyat dibanding Operation Epic Fury pada Februari lalu.
Kedua, pendudukan Pulau Kharg, simpul ekspor yang menangani sekitar 90 persen minyak mentah Iran. Opsi yang disebut Trump sebagai “sangat mudah” itu diyakini bertujuan melumpuhkan sumber utama pendapatan Iran agar Teheran menyerah tanpa syarat.
Ketiga, pengiriman pasukan komando untuk mengekstraksi sekitar 440 kilogram uranium berkadar tinggi dari reruntuhan fasilitas yang sebelumnya dibom. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk sekitar 10 hulu ledak nuklir.
Skenario tersebut dinilai sulit terjadi tanpa sinyal diplomatik dari Beijing. KTT Trump-Xi Jinping tidak menghasilkan deklarasi anti-perang, tetapi memunculkan tiga komitmen penting, yakni China tidak akan mengirim senjata ke Iran, termasuk rudal darat-ke-udara; kesepakatan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir; dan jaminan Selat Hormuz harus tetap terbuka.
China juga disebut mulai menunjukkan minat membeli minyak dari AS, sinyal halus bahwa ketergantungan Beijing terhadap minyak Iran perlahan dikurangi. Meski Beijing menahan dukungan terbuka terhadap kampanye militer, posisi diplomatik tersebut dianggap memberi ruang bagi AS dan Israel untuk bergerak tanpa risiko intervensi langsung dari China.
Iran pun tidak tinggal diam. Teheran dilaporkan mengerahkan 10.000 drone FPV ke unit Angkatan Darat Artesh guna mengantisipasi kemungkinan invasi darat. Pemerintah Iran juga menerapkan protokol transit baru di Selat Hormuz yang mewajibkan biaya lintas bagi kapal asing sekaligus menegaskan klaim kedaulatan penuh atas jalur strategis tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa “perang pilihan” akan memicu resesi, kenaikan bunga hipotek, dan inflasi energi di Amerika Serikat sendiri.
Di tengah situasi tersebut, suksesi kepemimpinan Iran juga menghadapi tekanan besar. Mojtaba Khamenei, putra Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, disebut mewarisi posisi penting ketika sebagian elite IRGC, termasuk Aziz Nasirzadeh, Ali Shamkhani, hingga Ali Larijani, telah tewas dalam gelombang pertama perang pada Februari lalu.
Setiap serangan baru diperkirakan akan memperpanjang daftar korban di lingkaran elite Iran sekaligus mempersempit ruang manuver politik suksesi yang sejak awal bertumpu pada legitimasi keluarga dan jaringan IRGC. Kombinasi dekapitasi militer dan tekanan ekonomi inilah yang membuat strategi “unconditional surrender” dinilai realistis oleh para perencananya.
Dampak konflik juga mulai terasa di pasar energi global. Harga minyak Brent menembus 120-126 dolar AS per barel pasca-blokade Selat Hormuz sejak 5 Maret 2026. Bahkan, sejumlah analis memperkirakan harga dapat melonjak hingga 150-200 dolar AS per barel jika perang fase kedua benar-benar pecah.
Lembaga pemeringkat Moody’s memperkirakan probabilitas resesi Amerika Serikat dalam 12 bulan ke depan mendekati 50 persen. Harga bensin di AS juga sudah melampaui 4 dolar AS per galon, level tertinggi sejak 2022.
Di sisi politik domestik, tingkat persetujuan Trump disebut turun ke kisaran 33 persen. Sejumlah staf Gedung Putih bahkan mengakui secara informal bahwa Partai Republik menghadapi ancaman serius menjelang pemilu sela November mendatang.
Jika perang berlangsung lebih lama dari estimasi “beberapa minggu”, terutama bila Iran mampu memperpanjang konflik hingga musim panas, maka paralel dengan jatuhnya popularitas George W. Bush akibat Perang Irak dinilai semakin sulit dihindari.
Di tengah eskalasi tersebut, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai semakin tersisih. Dewan Keamanan PBB praktis lumpuh, sementara Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025 justru menjadi dasar pembentukan Board of Peace, lembaga baru yang dikritik tidak mencerminkan mandat PBB.
Lembaga tersebut dipimpin Trump dan beranggotakan sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Azerbaijan, Pakistan, Hungaria, Argentina, Vietnam, Mesir, hingga Israel. Beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Inggris, Norwegia, dan Swedia menolak bergabung.
PBB dinilai bukan ditinggalkan, melainkan perlahan digantikan oleh arsitektur diplomasi baru yang dibentuk kekuatan-kekuatan besar.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia berada pada posisi yang rentan sekaligus strategis. Hampir 50 persen kebutuhan minyak nasional masih bergantung pada impor, sebagian besar berasal dari kawasan yang tengah bergolak.
Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok sebesar 70 dolar AS per barel, sementara Indonesia Crude Price sudah bergerak di kisaran 100-115 dolar AS per barel. Setiap kenaikan satu dolar AS di atas asumsi APBN diperkirakan menambah beban subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 7 triliun hingga Rp 10,3 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan tambahan beban fiskal dapat menembus Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun di luar pagu awal anggaran.
Diplomasi bebas aktif tetap menjadi pilihan utama Indonesia. Namun, keterlibatan dalam Board of Peace memunculkan dilema moral karena lembaga tersebut dipimpin pihak yang juga terlibat dalam konflik.
Sebagai middle power dengan surplus perdagangan yang relatif stabil, Indonesia dinilai masih memiliki kredibilitas untuk mendorong jalur negosiasi tanpa terjebak dalam polarisasi blok global.
Meski demikian, jika konflik berlanjut hingga Juli-Agustus dan skenario pendudukan Pulau Kharg benar-benar terjadi, maka lonjakan harga minyak ke level 150-200 dolar AS per barel dapat menjadi kenyataan. Konsekuensinya, APBN 2026 hampir pasti harus direvisi secara besar-besaran.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan kembali pecah, melainkan seberapa lama Indonesia mampu menahan dampak ekonomi dari konflik yang terjadi jauh di luar wilayahnya, ketika forum-forum perdamaian dunia justru dibentuk oleh para aktor yang terlibat dalam perang itu sendiri.[]
