BANDA ACEH — Malik Mahmud Al Haythar menegaskan pentingnya penanganan pascabencana yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pertemuan dengan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPR) Aceh, Safrizal ZA, Kamis (2/4/2026), di Meuligoe Wali Nanggroe.
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang di Aceh pascabencana.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin.
Dalam pertemuan itu, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah. Wali Nanggroe menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal. “Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati bahwa relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan yang aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.
Selain itu, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya peran lembaga adat dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial serta memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal tetap menjadi landasan.
Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Dalam perspektif ekonomi, Wali Nanggroe menekankan bahwa investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada penciptaan nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan di Aceh. []
