BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, memimpin rapat perdana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029 di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (11/2/2025). Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis dan program prioritas.
Rapat tersebut dihadiri oleh para penjabat bupati dan wali kota se-Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh, tim penyusun visi dan misi gubernur Aceh terpilih, serta pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Safrizal menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan RPJMA. Dia mengingatkan dokumen ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan menjalankan program prioritas selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dia menegaskan RPJMA harus disusun dengan cermat, berbasis data yang akurat, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Aceh.
“Seiring dengan ditetapkannya pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh yang dijadwalkan dilantik Rabu besok (12/2), penyusunan RPJMA menjadi salah satu tugas utama yang harus segera diselesaikan,” ujar Safrizal.
Dia melanjutkan visi yang diusung dalam RPJMA 2025-2029 mencerminkan harapan besar bagi masa depan Aceh, yakni Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintahan yang baru menetapkan tujuh misi utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan. Misi ini mencakup penerapan syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang menjamin konektivitas antardaerah.
Dalam mendukung implementasi visi dan misi tersebut, sembilan program kerja gerak cepat disiapkan sebagai langkah awal pemerintahan yang baru. Program-program ini mencakup berbagai aspek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Unggul, Dana Abadi Pendidikan dan Beasiswa Unggul, serta optimalisasi kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui program Guru dan Sekolah Unggul, pembangunan sistem Satu Data Aceh, serta penguatan sektor pertanian dengan menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, serta penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong juga menjadi bagian dari langkah cepat yang akan dijalankan.
Di samping program gerak cepat tersebut, terdapat pula 21 program prioritas yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Program-program ini disusun untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi Aceh, mulai dari penguatan perdamaian, peningkatan pelayanan publik, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, hingga reformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Program lain yang menjadi perhatian serius adalah upaya pemberantasan narkoba, penyediaan rumah layak bagi masyarakat, serta digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat sektor ekonomi dengan mendukung UMKM, industri halal, serta pengembangan sektor pariwisata.
Safrizal mengingatkan penyusunan RPJMA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. “Saya meminta seluruh SKPA dan pihak terkait agar bekerja aktif dalam memastikan kelancaran penyusunan ini,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, Safrizal menekankan pentingnya koordinasi erat dengan tim penyusun RPJMA kepala daerah terpilih, menyusun keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun, serta menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMA sebagai bahan penyusunan rancangan awal.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam proses ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa mendatang,” tutupnya. []
