Andi Widjajanto Ungkap Dugaan Distribusi Hasil Sadapan Listyo Lewat Kurir ke Dua Kota

JAKARTA – Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengungkap dugaan pola distribusi hasil penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Andi, hasil sadapan tersebut diduga dicetak menjadi dokumen fisik dan dikirim menggunakan jasa kurir dari Jakarta ke dua kota yang disebut sebagai kota X dan Y.

Andi menjelaskan, pola pengiriman secara fisik tersebut diduga dilakukan untuk menghindari penggunaan jalur digital sehingga jejak elektronik tidak mudah ditelusuri. Data hasil sadapan yang disebut berasal dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak dan dikirim melalui kurir.

“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi Widjajanto, Selasa (17/11/2026).

Andi menilai, penggunaan jasa kurir untuk mengirimkan dokumen fisik justru membuka peluang penelusuran melalui aktivitas distribusi. Ia meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri telah memiliki informasi untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik tersebut.

Baca juga:  Hard Gumay Ramalkan Kericuhan Politik hingga Dugaan Percobaan Kudeta pada 2027

Kasus ini mencuat setelah muncul tuduhan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam pemberitaan yang menjadi sumber informasi, disebutkan bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga berperan sebagai pemberi perintah, penentu target, sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

Pemberitaan tersebut juga menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyadapan itu diklaim berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur yang sah. Hasilnya disebut dilaporkan secara berkala, baik dalam bentuk data maupun analisis. Pada Oktober 2026, para pihak yang disebut dalam perkara tersebut juga diduga memerintahkan penghapusan data di sistem LIMS serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi operasi.

Baca juga:  Harta Kekayaan Sufmi Dasco Ahmad Capai Rp81,64 Miliar, Ini Rinciannya

Andi Widjajanto sebelumnya juga menyoroti dugaan penggunaan perangkat penyadapan dan kemungkinan adanya infrastruktur yang dibawa dari jabatan sebelumnya. Ia menggambarkan praktik tersebut sebagai bentuk deep state, yakni dugaan penggunaan kewenangan dan sistem institusi secara tersembunyi untuk kepentingan tertentu.

Hingga kini, identitas dua kota yang disebut sebagai tujuan pengiriman dokumen hasil sadapan tersebut belum diungkapkan secara terbuka. Sementara itu, dalam pemberitaan yang sama disebutkan bahwa Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan perkara tersebut merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan internal.

Perkembangan perkara ini juga disebut mencakup penggeledahan di kediaman Listyo dan penyitaan sejumlah barang bukti elektronik, termasuk telepon seluler, perangkat USB, serta barang lainnya. Publik masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.[]

Sumber: Gelora News

Berita Populer

Berita Terkait