Jubir Pemerintah Aceh Bantah Tudingan Sri Radjasa, Sebut Pernyataannya Penuh Asumsi Usang

JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membantah keras sejumlah pernyataan mantan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, dalam sebuah diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Obor Rakyat Reborn.

Nurlis menilai berbagai tudingan yang disampaikan Sri Radjasa tidak didasarkan pada data dan fakta yang terverifikasi, melainkan lebih banyak berisi asumsi lama serta desas-desus.

Menurut Nurlis, narasi yang mengaitkan Aceh dengan ketidakstabilan keamanan dapat merugikan iklim investasi sekaligus mencederai marwah masyarakat Aceh.

“Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” tegas Nurlis melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menyayangkan pernyataan Sri Radjasa yang dinilainya tidak mencerminkan pemahaman terhadap kondisi pemerintahan Aceh saat ini. Nurlis menilai pengalaman pernah bertugas di Aceh seharusnya menjadi dasar untuk menyampaikan pandangan secara objektif dan berdasarkan fakta.

“Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tidak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” ujarnya.

Perjuangan Blok Andaman untuk Kedaulatan Ekonomi Aceh

Nurlis juga menanggapi pernyataan Sri Radjasa pada menit ke-23 hingga ke-28 dalam tayangan tersebut, yang mempersoalkan rencana pengelolaan gas Blok Andaman di darat (onshore). Sri Radjasa disebut menilai skema tersebut tidak realistis karena kondisi fasilitas KEK Arun dan turut menyinggung dugaan nepotisme di tubuh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) serta PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Menurut Nurlis, pandangan tersebut keliru dalam memahami tujuan perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi daerah.

Nurlis menjelaskan, Gubernur Aceh mendorong agar gas dari Blok Andaman dapat dibawa ke darat atau setidaknya terdapat kepastian alokasi gas yang mengikat bagi Aceh. Langkah itu bertujuan mendukung pengembangan KEK Arun, pabrik pupuk, serta industri petrokimia di daerah.

Baca juga:  Sekolah Rakyat Akan Dibangun di dalam Kampus UI

“Aceh tidak boleh lagi menjadi penonton di tanah sendiri seperti masa lalu. Jika upaya menarik industri ke darat Aceh justru dicibir dengan alasan tangki rusak, pertanyaannya sederhana: kita mau membangun industri Aceh atau membiarkan kekayaan Aceh terus dikeruk keluar tanpa dampak hilirisasi?” kata Nurlis.

Terkait usulan pembentukan badan pengawasan bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga migas, Nurlis menegaskan bahwa pihaknya mendukung pengawasan terpadu.

“Silakan awasi seketat-ketatnya. Kami justru berdiri paling depan mendukung pengawasan terpadu,” tegasnya.

Ia menjelaskan, BPMA dibentuk melalui peraturan pemerintah dan berada dalam mekanisme pengawasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, PT PEMA merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menjalani mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengawasan aparat penegak hukum.

Nurlis menilai tudingan bahwa lembaga-lembaga tersebut dikendalikan untuk kepentingan keluarga tanpa disertai bukti hukum merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

Bantah Tudingan Monopoli APBA dan Kekosongan Kepemimpinan

Nurlis turut meluruskan tudingan Sri Radjasa mengenai keberadaan Gubernur Muzakir Manaf di Malaysia yang disebut-sebut sebagai bentuk meninggalkan tugas pemerintahan. Ia juga membantah klaim mengenai dugaan penguasaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh lingkaran dekat gubernur.

“Jangan memelintir agenda pemeriksaan kesehatan maupun koordinasi lintas wilayah seolah terjadi kekosongan kekuasaan. Roda pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga pelayanan publik di Aceh berjalan penuh setiap hari,” kata Nurlis.

Ia juga menyebut pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) telah melalui prosedur dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat kinerja birokrasi, bukan untuk kepentingan politik.

Baca juga:  MPR Pegang Kunci Pengganti Gibran, Prabowo Tak Bisa Tunjuk Sepihak

Lebih lanjut, Nurlis membantah tudingan bahwa proyek APBA telah diatur sebelumnya dan melibatkan aparat penegak hukum dalam perebutan proyek.

Ia menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) dan tender elektronik secara terbuka.

Menurut Nurlis, proses tersebut juga berada dalam pengawasan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta BPK.

“Kalau Pak Sri Radjasa punya bukti konkret ada monopoli atau pelanggaran hukum, buka datanya dan laporkan secara resmi. Jangan melempar tuduhan sapu rata di ruang siniar yang merusak kehormatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh,” tantangnya.

Penertiban Tambang Ilegal dan Isu Separatisme

Menanggapi persoalan penutupan tambang ilegal serta klaim mengenai menguatnya kembali gerakan separatis, Nurlis menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal merupakan langkah pemerintah untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana ekologis.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh, kata dia, terus memperjuangkan skema pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nurlis mengingatkan agar pihak-pihak di luar Aceh tidak terus mengaitkan kondisi daerah tersebut dengan isu perpecahan maupun separatisme.

“Kami ingatkan pihak mana pun di Jakarta: berhenti menjadikan Aceh sebagai komoditas ketakutan. Jangan terus mengembuskan isu perpecahan horizontal maupun separatisme. Rakyat Aceh hari ini sudah sangat dewasa, cinta damai, dan fokus memperbaiki ekonomi,” tegasnya.

Ia berharap semua pihak dapat mendukung pelaksanaan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Yang dibutuhkan Aceh adalah dukungan konstruktif agar kewenangan MoU Helsinki dan UUPA berjalan utuh, bukan provokasi yang menakut-nakuti investor dan mengadu domba masyarakat dengan pemimpinnya,” tutup Nurlis.[]

Berita Populer

Berita Terkait