JAKARTA – Ribuan massa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menyerukan agar sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI merupakan figur yang mampu mengayomi seluruh komponen bangsa dan tidak bersikap Islamofobia.
Mantan Ketua Umum Humanika sekaligus Sekretaris Jenderal Prodem, Andrianto Andri, mengatakan posisi Wakil Presiden ke depan harus diisi sosok yang memiliki kedekatan dan keselarasan kerja (chemistry) dengan Presiden Prabowo Subianto.
Andrianto, yang hadir di Tugu Proklamasi sejak subuh, mengapresiasi penyelenggaraan ARBI sebagai wadah konsolidasi ormas Islam. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi organisasi Islam yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai mengalami perlakuan diskriminatif dan Islamofobia.
“Presiden Prabowo saat ini telah kembali pada jalur konstitusi dengan mengakui bahwa seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, memiliki kontribusi besar terhadap Republik Indonesia,” kata Andrianto kepada RMOL, Minggu (15/11/2026).
Meski demikian, Andrianto mendesak Prabowo segera melakukan pembenahan di jajaran kabinet dari unsur-unsur yang disebutnya sebagai “virus Solo”.
“Ke depan tidak boleh lagi terjadi praktik diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap umat Islam, termasuk pembubaran organisasi tanpa melalui proses pengadilan yang sah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Oversight Committee ARBI, KH Bachtiar Nasir, menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden berikutnya harus diisi figur pemersatu bangsa yang tidak bersikap anti terhadap Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Bachtiar saat berorasi di hadapan ribuan massa yang memadati kawasan Monumen Proklamasi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (15/11/2026).
“Umat Islam memiliki andil dan saham sejarah yang besar dalam memerdekakan sekaligus menjaga Indonesia. Karena itu, kepemimpinan nasional ke depan wajib diisi sosok yang amanah, pro-rakyat, serta mampu mengakomodasi kepentingan umat secara adil,” kata KH Bachtiar.
Nama Hatta Rajasa dan Sufmi Dasco Ahmad Muncul
Di tengah berkembangnya bursa calon pengganti Gibran, nama Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua Majelis Penasihat PAN periode 2024–2029, Hatta Rajasa, muncul sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kelayakan dari sisi teknokratis maupun politis.
Selain Hatta, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga disebut dalam bursa calon Wakil Presiden. Di kalangan pendukung aksi, Dasco dinilai memiliki rekam jejak mengayomi umat Islam. Salah satu hal yang disoroti adalah langkahnya mendatangi Habib Rizieq Shihab (HRS).
Berdasarkan analisis Haidar Alwi Institute (HAI), terdapat sejumlah faktor yang mendasari penilaian terhadap kelayakan Hatta Rajasa untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Pertama, kesinambungan rekam jejak dan hubungan kerja dengan Presiden. Hatta memiliki sejarah panjang kerja sama politik dengan Prabowo, termasuk ketika keduanya berpasangan pada Pilpres 2014.
Kepercayaan tersebut, menurut analisis HAI, diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang menetapkannya sebagai Wakil Ketua Wantimpres.
Kedua, Hatta dinilai memiliki pengalaman eksekutif dan manajerial lintas kementerian. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009–2014, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Negara Riset dan Teknologi.
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan fungsi Wakil Presiden dalam membantu Presiden mengendalikan pelaksanaan program pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, posisi Hatta sebagai figur di luar Partai Gerindra dipandang dapat menjaga keseimbangan pembagian tanggung jawab politik di antara partai-partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN.
Lima Poin Deklarasi Rakyat Indonesia
Konsolidasi yang turut dihadiri jajaran pimpinan ormas Islam dan tokoh pergerakan nasional tersebut juga menghasilkan lima poin tuntutan dalam Deklarasi Rakyat Indonesia. Deklarasi itu dibacakan oleh KH Bachtiar Nasir.
Pada penghujung rangkaian orasi, massa juga menyoroti penanganan kasus dugaan penyadapan dan tindakan makar yang dinilai meresahkan kalangan aktivis maupun pejabat.
Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Ustaz Asep Syahruddin, dalam orasinya menyatakan keyakinannya bahwa jajaran kepolisian yang menangani perkara tersebut bukan merupakan aktor utama dalam pengoperasian penyadapan.
API Jawa Barat juga menyampaikan dugaan bahwa mantan Presiden Joko Widodo merupakan pengguna akhir (end user) di balik kasus penyadapan tersebut.[]
Sumber: Gelora News/RMOL
